7 Tokoh dan Lembaga Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ini Deretan Alasannya

"Berarti dia melawan pahlawan nasional, ada kontradiksi yang tidak mungkin itu bisa selesai begitu saja," kata Esti di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Esti menekankan, pemerintah perlu mempertimbangkan nasib para korban pelanggaran HAM pada masa Orde Baru. 

Apalagi, kata dia, di antara calon penerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini juga terdapat nama Marsinah, aktivis buruh yang tewas memperjuangkan hak-hak pekerja pada era Orde Baru.

"Pemahamannya juga menjadi enggak clear ketika juga di situ muncul nama-nama yang merupakan korban HAM pada saat itu."

"Nah kemudian mereka yang menjadi korban ini harus bersama-sama menerima gelar pahlawan, ini logikanya dari mana? Nah saya kira ini juga perlu diclearkan terlebih dahulu," ujarnya.

Esti memastikan, Komisi X DPR akan membahas isu ini secara mendalam bersama kementerian terkait.

"Ya Komisi X kan bagian dari ketugasan kami. Ketika sudah diusulkan oleh Kementerian Sosial, lah kemudian nanti ada pembahasan dengan Kementerian Kebudayaan berkaitan dengan pemberian gelar-gelar itu," imbuhnya.

3. Amnesty International Indonesia

Usulan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional, kata Direktur Eksekutif Amnesty International IndonesiaUsman Hamid mencederai amanat reformasi yang memandatkan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat. Yang terjadi selama 32 tahun Soeharto memimpin Indonesia dengan tangan besi. 

"Keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu hingga hari ini masih mendambakan keadilan yang tak kunjung datang. Oleh karena itu, usulan tersebut harus ditolak jika negara masih memiliki komitmen terhadap penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu," sambungnya.

Kemudian dikatakan Usman Hamid bahwa Soeharto berperan dalam kekerasan negara yang bersifat sistematis terhadap rakyatnya, pembredelan media massa, pelanggaran berat HAM, serta praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terstruktur. 

"Tanpa mempertimbangkan semua masalah tersebut, mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan nasional hanyalah upaya menghapus dosa-dosa Soeharto dan memutarbalikkan sejarah," tegasnya.

4. Direktur IPO

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyoroti wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Kedua RI Soeharto.

"Usulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional tidak miliki urgensi, sematan pahlawan tidak membuat jasa Soeharto bertambah, pun jika tanpa gelar sekalipun tidak membuat jasa Soeharto hilang, ia tetap bapak pembangunan nasional Indonesia," kata Dedi, Sabtu (3/5/2025).