7 Tokoh dan Lembaga Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ini Deretan Alasannya

Kemudian diungkapkannya wacana tersebut menandakan minimnya gagasan.

"Ide semacam ini usang, menandai minimnya gagasan kementerian sosial dalam rangka menyejahterakan masyarakat," terangnya.

Menurutnya, Kemensos seharusnya segera menyelesaikan persoalan sosial yang ada di tengah masyarakat.

"Isu kesejahteraan, konflik publik hingga pemerataan bantuan negara pada masyarakat yang lebih merata dan berdampak," paparnya.

5. Komnas HAM

Anis Hidayah, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mempertanyakan wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Mantan Presiden RI Soeharto.

Dikutip dari Kompas.com, Anis menilai, wacana tersebut bertentangan dengan semangat reformasi dan nilai-nilai konstitusi.

Bahkan, Anis menyinggung soal kepantasan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.

"Jadi, saya kira penting untuk dikembalikan pertanyaannya kepada kita semua. Apakah pantas? Saya bertanya kepada teman-teman yang hadir pada siang hari ini, apakah pantas seseorang yang kemudian mendorong kita semua untuk melahirkan reformasi kemudian akan diberikan gelar sebagai pahlawan?" tanya Anis, dalam sebuah diskusi publik yang digelar bertemakan "Soeharto, Pahlawan atau Penjahat HAM", Sabtu (24/5/2025).

Anis lantas mengingatkan kepada para peserta yang kebanyakan adalah aktivis reformasi 1998 tentang perjuangan reformasi.

Menurut dia, semua aktivis kala itu sepakat bahwa reformasi hadir karena ada pemimpin yang bertindak di luar dari tujuan konstitusi. 

Pemimpin yang ia maksud adalah Presiden RI Ke-2, Soeharto. 

Anis menyebut, Soeharto bahkan sudah membuat kerusakan dan menjauhkan masyarakat dari nilai keadilan sosial sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila.

“Kenapa 27 tahun lalu bangsa kita melakukan reformasi? Saya kira sangat jelas gitu ya, bagaimana pemimpin yang diktator, yang melahirkan, yang keluar dari tujuan sebagaimana ada di dalam konstitusi kita, bangsa yang adil, bangsa yang sejahtera, bangsa yang bebas, merdeka, itu justru tidak diwujudkan," ucap Anis.

"Tetapi sebaliknya, (Soeharto) membangun kerusakan-kerusakan yang kemudian makin menjauhkan masyarakat kita dari keadilan sosial yang dimandatkan di dalam konstitusi dan Pancasila," tambah dia.