Viral, Usai Video Adegan Seks dalam Mobil Dinas PBB, Terkuak Skandal Lain di Haiti dan Afrika

TRIBUNTERNATE.COM - Organisasi PBB memang selalu mendapat sorotan banyak pihak.

Sebab organisasi Internasional ini kerap kali menjadi wadah untuk menyelesaikan beberapa permasalah antar negara di berbagai dunia.

Namun kini tampaknya PBB berada dalam sorotan tajam.

Hal ini terjadi usai beredar video yang menunjukkan anggota stafnya melakukan hubungan seks di mobil dinas.

Tak pelak, video yang viral itu memancing beragam reaksi dari warganet dan memicu terkuaknya skandal-skandal lain juga dari PBB.

Dilansir dari Daily Mail Sabtu (27/6/2020), ada dua skandal besar lain yang mencuat lagi akibat video skandal seks ini.

Pada Desember tahun lalu contohnya, sebuah laporan mengklaim anggota penjaga perdamaian di PBB telah menghamili wanita-wanita Haiti dan seharusnya menjadi bapak atas "ratusan" bayi di sana.

Namun mereka enggan bertanggung jawab dan meninggalkan para ibu muda tersebut.

• Sekjen PBB Nyatakan Keprihatinan Soal Kantor Penghubung dengan Korsel yang Dihancurkan Korut

• Dananya Ditangguhkan oleh Donald Trump, WHO Dapat Dukungan dari PBB

Studi tentang misi PBB di negara Kepulauan Karibia yang terdampak bencana itu melaporkan, gadis-gadis seumuran 11 tahun menjadi korban pelecehan seksual dan dihamili.

Beberapa gadis dibayar dengan "sejumlah uang" agar bisa membeli makanan, dan berhubungan seks dengan para tentara PBB supaya bisa bertahan hidup.

Laporan itu diungkap oleh sebuah studi yang dipimpin akademisi Inggris.

Kemudian TIMES mewartakan, setelah anak-anak itu lahir, para ibu muda ditelantarkan begitu saja dalam kemiskinan.

Tentara-tentara yang terlibat di skandal ini berasal dari 12 negara, di antaranya Uruguay, Chile, Argentina, Kanada, dan Perancis.

Oknum lainnya di PBB juga dilaporkan telah menawari para pengungsi untuk berhubungan seks dengan imbalan makanan. Praktik ini telah dilakukan selama lebih dari 10 tahun.

Daily Mail mengabarkan, laporan setebal 84 halaman tentang kamp pengungsi di Afrika Barat itu telah diserahkan ke PBB pada 2002 tapi tak pernah dipublikasikan sepenuhnya.