5 Fakta Seputar Kabar Jokowi Reshuffle Kabinet pada Rabu Pon: 9 Kali Diusulkan hingga Tanggapan KSP

Dalam pidatonya di hadapan para menteri, Jokowi merasa kesal karena tidak ada progres yang signifikan dari kinerja terkait penanganan Covid-19.

4). Juli 2020

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu melakukan tindakan lanjut setelah mengancam perombakan kabinet atau reshuffle.

"Marah itu harus ada tindak lanjut implementasinya, kalau marah-marah doang, kemudian tidak ada tindak lanjut, bisa jadi orang menyimpulkan hanya gimmick, jangan-jangan," kata Jazuli, Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Menurut Jazuli, poin yang dipersoalkan Presiden Jokowi kepada menterinya, sebenarnya sejak awal sudah disuarakan PKS di parlemen dalam menangani pandemi Covid-19.

"Jadi kami merasa terwakili oleh Pak Jokowi," ucap Jazuli.

Namun, Jazuli menyebut PKS tidak akan mempersoalkan siapa yang nanti akan diganti atau dipilih, karena hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden dalam menentukan pembantunya di tingkat eksekutif.

5). Juli 2020

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno meminta publik tak kembali membahas isu adanya reshuffle kabinet saat ini.

Karena, kata Pratikno, isu itu sudah 'terbantahkan' jika dilihat dari kinerja para menteri kabinet yang terus menunjukkan perubahan secara signifikan.

"Tentunya dengan progress yang bagus ini isu reshuffle tidak relevan sejauh bagus terus. sekarang sudah bagus dan semoga bagus terus," kata Pratikno di Gedung Utama Kantor Mensesneg, Jakarta, Senin (6/7/2020).

Menurut Pratikno, para menteri telah menunjukkan perubahan kinerja pascateguran Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal reshuffle.

6). Agustus 2020

Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan sentilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada menterinya untuk yang kedua kalinya bisa jadi adalah kode bahwa reshuffle akan segera dilakukan.

"Ini bisa saja kode-kode dari pak Jokowi bahwa waktu untuk penyegaran kabinet akan segera dilakukan," ujar Hendri, ketika dihubungi Tribunnews.com, Jumat (7/8/2020).

Hendri melihat Jokowi sudah beberapa kali menyampaikan terbuka ke publik terkait titik poin permasalahan kinerja yang dirasanya kurang.

Menurutnya itu akan erat kaitannya dengan posisi menteri-menteri yang akan di-reshuffle.

Meski dia melihat para ketua partai politik yang berada di posisi menteri akan aman.

Baca juga: Boy William Jatuh Sakit, Posisi Host Indonesian Idol Kembali Diisi Daniel Mananta selama Dua Pekan

Baca juga: Dikabarkan Jadi Menteri Agama Pengganti Fachrul Razi, Simak Profil KH Yahya Cholil Staquf

7). Oktober 2020

Isu reshuffle (perombakan) kabinet kembali mencuat pada 1 tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Reshuffle mengemuka karena beberapa menteri pembantu presiden Jokowi tidak maksimal bekerja.

Hasil survei Litbang Kompas yang dilansir, Selasa (20/102020) kemarin, menunjukkan sebesar 46,3 persen responden merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin selama satu tahun terakhir. 

Isu reshuffle kabinet sebelumnya juga pernah mencuat saat kabinet pemerintahan Jokowi baru berjalan tiga bulan.

Namun saat itu, Jokowi tidak melakukan perombakan kabinet pemerintahannya.

8). November 2020

Presiden Joko Widodo menyatakan kemungkinan untuk merombak (reshuffle) kabinet tetap terbuka.

Jokowi bicara hal itu setelah dua Kapolda dicopot dari jabatannya.

Itu karena Kapolda yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi dicopot dari jabatannya karena dinilai lalai dalam menegakkan protokol kesehatan terkait covid-19.

Jokowi menyampaikan sinyal reshuffle dalam wawancara eksklusif Rosi di Kompas TV, Senin (16/11/2020).

"Ya bisa aja. Bisa aja minggu depan, bisa aja bulan depan, bisa aja tahun depan," tutur Jokowi lantas tertawa.

Jokowi menyatakan tak segan mengganti menterinya yang kinerjanya di bawah standar.

9). Desember 2020

Menuju akhir tahun 2020, dorongan reshuffle kabinet semakin kencang.

Apalagi setelah dua menteri Jokowi yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara ditangkap KPK.

Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi menilai, harus ada reshuffle kabinet.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyampaikan permohonan maaf (Tangkap layar channel YouTube KompasTV)

"Memang tidak ada alasan lain, sudah dua pos menteri kosong. Saya rasa perlu reshufflle, harus, supaya pelayanan-pelayanan publik dan kerja kementerian tidak terganggu," kata Baidowi kepada Tribunnews, Selasa (8/12/2020).

Terkait sosok yang pantas menjabat dua pos tersebut, Baidowi mengatakan hal itu hak prerogatif Presiden Jokowi.

Baca juga: Gerindra Tanggapi Mencuatnya Nama Sandiaga Uno di Tengah Isu Reshuffle Kabinet: Kader Terbaik Kami

5. PENDAPAT KSP

Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan Presiden Joko Widodo memiliki hak prerogatif dalam mengangkat atau memberhentikan menteri.

Sehingga menurutnya, waktu bukan menjadi pertimbangan dalam melakukan perombakan kabinet karena presiden bisa melakukan rehuffle kapan saja.

Pernyataan Ali Ngabalin tersebut terkait dengan isu akan dilakukannya reshuffle kabinet pada Rabu lusa (23/12/2020).

"Jangan lupa bahwa pakta integritas sebelum beliau-beliau diangkat menjadi menteri itu sudah tahu bahwa setiap saat Presiden bisa mengangkat dan memberhentikan para menterinya. Itu jelas. Sehingga, tentu saja bahwa mau hari, mau tanggal, mau jam, saya kira sama sekali bukan menjadi masalah dan menjadi pertimbangan bagi Bapak Presiden," kata Ali saat dihubungi Tribunnews.com, Senin, (21/12/2020).

Menurut Ali, masyarakat tidak perlu mengaitkan perombakan kabinet dengan tanggal jawa.

"Kalau orang menilai dari hitungan Jawa. Karena pertimbangan presidennya orang jawa-Solo. Pokoknya dalam waktu 1x24 jam, suka-suka saja presiden kan. Tidak ada pertimbangan waktu, mana aja presiden punya waktu. Kan itu perintah UU. Tidak usah dikait-kaitkan dengan Pon atau hari-hari tanggal Jawa, yang pasti Presiden punya kewenangan itu," tuturnya.

Menurutnya Presiden memiliki pertimbangan sendiri dalam melakukan perombakan kabinet. Presiden punya tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja menteri.

"Karena Bapak Presiden yang bisa melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja para menterinya. Tetapi yang paling pokok itu, jangan isu dan opini menyebar secara masih kemudian mengganggu kinerja para menteri. Itu tidak bagus, tidak bagus, kasian," katanya.

SUMBER: (TRIBUNNEWS.COM/Taufik Ismail, Dennis Destryawan, Sanusi) KOMPAS.COM/Rakhmat Nur Hakim)

(TribunTernate.com)