Dikaitkan dengan Isu Kudeta Partai Demokrat, Moeldoko: Saya Ini Orang Luar, Nggak Punya Hak Apa-apa
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan, tak punya kekuasaan untuk mengudeta kepemimpinan Partai Demokrat.
TRIBUNTERNATE.COM - Isu kudeta kepemimpinan Partai Demokrat turut menyeret nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Terkait hal itu, Moeldoko mengaku belum pernah bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maupun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Meski begitu, Moeldoko mengatakan bahwa dirinya menghormati SBY.
Ia bahkan menyebut SBY sebagai seniornya.
"Beliau (SBY) pernah atasan saya, senior saya yang saya hormati, saya respek kepada beliau," kata Moeldoko di kediamannya, Rabu (3/2/2021).
Ketika ditanya keinginannya untuk bertemu dengan SBY dan AHY, Moeldoko tak menjawab tegas.
"Saya nggak ngerti ya wong menurut saya sih nggak ada apa-apa gitu. Saya sih nggak ada apa-apa," ujarnya.
• Bantah Restui Moeldoko Kudeta Demokrat, Mahfud MD: Terpikir Saja Tidak, Apalagi Merestui
• Andi Arief: Moeldoko Klaim Dapat Restu Jokowi untuk Ambil Alih Kepemimpinan AHY di Partai Demokrat
• Epidemiolog Tanggapi Pernyataan Moeldoko Soal Menteri Positif Covid-19: Ya Harus Diumumkan
Adapun Moeldoko diketahui memiliki hubungan dekat dengan SBY ketika mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu duduk sebagai Presiden RI keenam.
Kehangatan hubungan keduanya dimulai dari penunjukan Moeldoko sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada Mei 2013.
Selang tiga bulan setelahnya, SBY mengajukan nama Moeldoko sebagai calon Panglima TNI ke DPR untuk menggantikan Agus Suhartono yang akan segera pensiun.
Moeldoko pun resmi menjabat sebagai Panglima TNI di era kepemimpinan SBY. Jabatan tersebut baru berakhir di rezim Presiden Joko Widodo yakni Juli 2015.
• Kemendagri: Status Warga Negara Bupati Terpilih Sabu Raijua Orient Patriot Riwu Kore Masih Dikaji
• Aturan Sekolah Wajib Jilbab di Padang, Menteri Agama RI: Kami Yakin, Itu Hanya Puncak Gunung Es
• Seputar Kasus Bupati Sabu Raijua ternyata Warga Negara AS: Langkah KPU Pusat, Temuan Bawaslu
Meski mengaku pernah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak yang menyampaikan tentang dinamika internal Partai Demokrat, Moeldoko menegaskan, tak punya kekuasaan untuk mengudeta kepemimpinan partai berlambang bintang mercy itu.
Hal ini karena Moeldoko bukan kader Partai Demokrat.
Selain itu, proses penggantian kepemimpinan partai politik tak bisa dilakukan sembarangan, melainkan harus sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai tersebut.
"Saya ini orang luar, nggak punya hak apa-apa gitu lho, yang punya hak kan mereka di dalam. Apa urusannya? Nggak ada urusannya wong saya orang luar," kata Moeldoko.
• Eks Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum Disebut Inginkan Perubahan, Ini Profil Singkatnya
• AHY Sebut Ada Kudeta Partai Demokrat, Pengamat: Pertarungan Strategi Elite Politik dan Pemerintah
• Mantan Kader Partai Demokrat Roy Suryo Doakan AHY agar Tegar dalam Menghadapi Dinamika Politik
Adapun isu pengambilalihan paksa kekuasaan Partai Demokrat mulanya digulirkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi pers yang digelar Senin (1/2/2021) siang.
AHY menyebut, orang yang ingin mengambil alih kursi Ketua Umum partainya ini berada di lingkaran terdekat Presiden Jokowi.
"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY melalui tayangan YouTube Agus Yudhoyono.
Tak berselang lama, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menggenapi pernyataan AHY.
Herzaky menyebut, orang di lingkungan Istana yang hendak mengambil alih kekuasan partainya merupakan Kepala KSP Moeldoko.
Demokrat beranggapan, gerakan ini dilancarkan untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Moeldoko: SBY Senior yang Saya Hormati"
Penulis : Fitria Chusna Farisa