Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Media Asing Soroti Indonesia yang Diprotes Massa Anti-Kudeta Myanmar

Indonesia menjadi sasaran baru amuk massa anti-kudeta Myanmar, sejumlah media asing menyoroti langkah Kementerian Luar Negeri RI.

STR/AFP
Para pengunjuk rasa memegang tanda-tanda yang mengecam kudeta militer selama demonstrasi di Yangon pada 6 Februari 2021. 

Laporan kantor berita internasional, yang diterbitkan pada Senin (22/2/2021), memicu kekecewaan di antara para pendukung gerakan protes anti-kudeta.

Dikatakan Indonesia sedang berusaha agar sesama anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara menyetujui rencana aksi untuk memenuhi keinginan junta, yaitu mengadakan pemilihan yang bebas dan adil dalam waktu satu tahun ke depan.

Sementara itu, kelompok yang terdiri dari Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat dan Uni Eropa, mengutuk kekerasan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Myanmar dan menuntut mereka bertindak dengan menahan diri sesuai standar internasional atas nama hak asasi manusia.

"Siapapun yang menanggapi protes damai dengan kekerasan harus dimintai pertanggungjawaban," kata mereka.

4. South China Morning Post (SCMP)

Media China, SCMP, melaporkan para tuntutan sejumlah massa protes anti-kudeta yang menentang langkah Indonesia.

"Tidak ada alasan kami menginginkan pemilu ulang, kami telah melakukan pemilu dengan adil dan jujur pada 2020," ujar Thet Htoo Aung (26 tahun), salah satu demonstran kepada SCMP yang dilansir pada Selasa (23/2/2021).

"Tolong hargai pilihan kami. Itu benar-benar suara kami dan kami tidak berniat melakukan pemilihan lagi," tandasnya.

Demonstran lain, Zaw Myo Htet (22 tahun) mengatakan kepada This Week in Asia bahwa para pengunjuk rasa marah dengan berita rencana yang dilaporkan Indonesia.

“Alasan kami tidak ingin pemilu lagi karena kami sudah melaksanakan pemilu yang adil dan bersih pada 2020,” ujarnya.

Tidak ada tempat untuk kudeta militer.

Baca juga: Omnibus Law - Aturan Karyawan Bisa Dikontrak Hingga 5 Tahun Sah, Ada Kompensasi setelah Kontrak Usai

SCMP menyebutkan di Twitter, penentang kudeta Myanmar mengatakan Indonesia harus mendukung transisi demokrasi Myanmar, yang dimulai sekitar satu dekade lalu setelah hampir 50 tahun pemerintahan militer langsung.

Dalam artikel SCMP disebutkan juga sejaraah Indonesia yang pernah berada dalam situasi, di mana kekuatan militer mendominasi.

Indonesia didominasi oleh militer yang kuat di bawah pemerintahan otoriter Orde Baru yang dipimpin oleh jenderal Suharto yang menjadi diktator, selama lebih dari tiga dekade.

Pada 1998, terjadi pengunduran diri Suharto di tengah dampak krisis keuangan Asia yang menghancurkan.

Sumber: Kompas.com
Halaman 3/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved