Breaking News:

AHY akan Laporkan Seluruh Pihak yang Terlibat KLB Demokrat Deli Serdang ke Jalur Hukum

Menanggapi KLB Deli Serdang, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan langkah yang akan ia ambil selanjutnya, yaitu memproses ke jalur hukum.

Penulis: Qonitah Rohmadiena | Editor: Rizki A
Kompas.com
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, di mana gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.(ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA) 

Hal ini karena, AHY menilai, KLB tersebut ilegal dan melawan hukum.

“Untuk Itu saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya Menteri Hukum dan HAM (Menkumham),  untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum,” lanjut AHY.

Video selengkapnya:

DPP Demokrat Kirim Surat Permohonan Perlindungan Hukum ke Kapolri, Menkumham, dan Menko Polhukam

Sebelumnya, Partai Demokrat mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum dan pencegahan tindakan inkonstitusional kepada Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menko Polhukam.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Jumat (5/3/2021).

Adapun tindakan inkonstitusional yang dimaksud adalah pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) dengan mengatasnamakan Partai Demokrat

Herzaky menyebut, pelaksanaan KLB itu ilegal dan inkonstitusional. 

Baca juga: Pidato Pertama Moeldoko setelah Jadi Ketum Demokrat Versi KLB: Kekuatan Ini Bisa Gemparkan Indonesia

Baca juga: Jokowi Gaungkan Benci Produk Asing, Menteri Perdagangan Ungkap Alasannya: Ada Predatory Pricing

Baca juga: Jhoni Allen Marbun Sebut Penetapan Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB karena Hati Nurani Kader

"Partai Demokrat mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum dan pencegahan tindakan inkonstitusional kepada Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menko Polhukam," kata Herzaky dalam keterangannya, Jumat (5/3/2021) dikutip dari Kompas.com.

 Surat tersebut ditandatangani Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekjen Teuku Riefky Harsya.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved