Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Tegaskan Tidak Ada Kebijakan Impor Beras di Masa Panen Raya

Dengan demikian, Dany menegaskan bahwa tidak ada niat pemerintah untuk melakukan impor di masa panen raya.

Kebijakan impor beras hanya akan dilakukan ketika stok cadangan beras tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Jadi ini (impor beras) adalah sebuah milestone apabila adanya shortage (kekurangan pasokan) di lapangan."

"Kalau ditemukan shortage maka akan dilakukan kebijakan impor, itu pun dengan term and condition applied ya," turur Dany.

Staf Ahli Utama KSP ini juga menjelaskan bahwa kebijakan impor beras dilakukan untuk menjaga stabilitas harga beras.

"Kalau ditemukan adanya shortage, adanya kekurangan dari cadangan dari buffer stock tadi, nah maka dilakukan impor. Untuk apa tadi? Untuk menjaga stabilisasi harga," pungkasnya.

Video selengkapnya:

Baca juga: Wacana Impor Beras 1 Juta Ton: Ditolak DPR, Muncul Pasca-Seruan Benci Produk Luar Negeri dari Jokowi

Baca juga: Rencana Impor Beras 1 Juta Ton Tuai Kritikan dari Faisal Basri, Rizal Ramli, hingga Febri Diansyah

Kebijakan Impor Beras Pertama Kali Diungkap oleh Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto

Rencana impor beras sebanyak 1 juta ton-1,5 juta ton pertama kali terungkap dari paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dalam bahan pernyataannya, Airlangga menjelaskan pemerintah akan melakukan dua kebijakan demi menjaga ketersediaan beras dalam negeri.

Langkah ini diambil terutama setelah ada program bantuan sosial (bansos) beras PPKM, antisipasi dampak banjir, dan pandemi covid-19.

Dua kebijakan tersebut, pertama, impor 500 ribu ton untuk CBP dan 500 ribu ton sesuai dengan kebutuhan Bulog.

Kedua, penyerapan gabah oleh Bulog dengan target setara beras 900 ribu ton saat panen raya pada Maret sampai dengan Mei 2021, dan 500 ribu ton pada Juni - September 2021.

Rencana pemerintah melakukan impor beras itu kemudian menuai beragam tanggapan sekaligus kecaman.

(TribunTernate.com/Ron)