Breaking News:

Kemenkumham RI: Pemerintah Tolak Mengesahkan Partai Demokrat Versi KLB Kubu Moeldoko

Permohononan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang yang diajukan Partai Demokrat kubu Moeldoko ditolak.

Twitter @bumnbersatu
Foto lokasi acara KLB Demokrat di Deli Serdang. 

TRIBUNTERNATE.COM - Status Partai Demokrat versi KLB (Kongres Luar Biasa) dengan Moeldoko sebagai ketua umumnya telah diumumkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly.

Pengumuman tersebut disampaikan secara virtual pada Rabu (31/3/2021) hari ini.

Yasonna menyebut, pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang diajukan oleh Partai Demokrat kubu Jenderal TNI (Purn) Moeldoko ditolak.

"Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi. Antara lain perwakilan DPD, DPC, tidak disertai mandat dari Ketua DPD, DPC. Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak," kata Yasonna.

Yasonna juga mengatakan, pihaknya telah memberikan waktu tujuh hari kepada kubu Moeldoko untuk melengkapi persyaratan tersebut.

"Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peratudan Menteri Hukum dan HAM RI nomo 34 tahun 2017 telah memberi batas waktu cukup atau tujuh hari untuk memenuhi persyaratan tersebut," kata Yasonna.

Dalam konferensi pers tersebut, Yasonna Laoly didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam RI) Mahfud MD.

Baca juga: Moeldoko Akui Tak Kabari Jokowi soal Polemik Demokrat: Saya Terbiasa Ambil Risiko Demi Negara

Baca juga: Max Sopacua Sebut Ibas Terseret Kasus Hambalang, Demokrat: Jangan Fitnah, Berhenti Lempar Kegaduhan

Baca juga: Dianggap Bisa Besarkan Partai, Demokrat Versi KLB Ungkap Alasan Dipilihnya Moeldoko sebagai Ketum

Diberitakan sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyatakan, pihaknya sudah meneliti berkas yang diserahkan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

Kendati demikian kata Yasonna, pihaknya mengembalikan berkas tersebut karena masih belum sempurna dan harus dilengkapi.

"Sudah, kami sudah teliti dirjen juga sudah memberikan surat. ada beberapa hal yang belum sempurna, belum cukup," kata Menteri Yasonna kepada wartawan di Hutan Kota Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta Pusat, Minggu (21/3/2021).

Halaman
12
Editor: Rizki A
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved