Breaking News:

Telah Menjerat Warga dalam 324 Kasus dan Dinilai Multitafsir, Ketua MPR Setuju UU ITE Direvisi

Ketua MPR soroti data SAFEnet yang mencatat 324 kasus UU ITE yang menjerat warga hingga 2020, Bambang Soesatyo setuju UU ITE perlu direvisi.

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berbincang dengan awak redaksi Tribun Network dalam acara kunjungan Pimpinan MPR RI ke Redaksi Tribunnews di Palmerah, Jakarta, Rabu (18/12/2019). 

TRIBUNTERNATE.COM – Berdasarkan data SAFEnet, hingga tahun 2020 tercatat telah ada 324 kasus UU ITE yang menjerat warga.

Mengetahui hal ini, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyatakan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infromasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) harus direvisi.

Menurut Bamsoet, UU tersebut perlu dilakukan revisi karena menimbulkan multitafsir.

Diketahui, hingga 30 Oktober 2020 tercatat ada 324 kasus dengan rincian 209 orang dijerat pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik, 76 orang dijerat pasal 28 ayat 3 tentang ujaran kebencian, serta 172 kasus dilaporkan berasal dari unggahan di media sosial.

"Presiden Joko Widodo dalam rapat pimpinan TNI-Polri pada 15 Februari 2021 tegas menyampaikan, semangat awal UU ITE adalah menjaga ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika dan produktif," ujar Bamsoet dalam Focus Group Discussion (FGD) BS Center tentang Masa Depan Demokrasi Pancasila, Urgensi Revisi UU ITE', di Komplek Majelis, Jakarta, Kamis (6/5/2021).

"Presiden menekankan, jika implementasinya menimbulkan ketidakadilan, tidak menutup kemungkinan UU ITE perlu direvisi, termasuk menghapus pasal karet yang multitafsir," imbuhnya. 

Baca juga: Beredar Video Hoax Suap Jaksa pada Sidang Rizieq, Mahfud: Untuk Kasus Seperti Ini UU ITE Dulu Dibuat

Baca juga: Terima Keluhan Korban UU ITE, Mahfud MD Sebut UU ITE Sudah Jadi Perhatian Jokowi: Banyak Korbannya

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kanan) berbincang dengan awak redaksi Tribun Network dalam acara kunjungan Pimpinan MPR RI ke Redaksi Tribunnews di Palmerah, Jakarta, Rabu (18/12/2019).
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kanan) berbincang dengan awak redaksi Tribun Network dalam acara kunjungan Pimpinan MPR RI ke Redaksi Tribunnews di Palmerah, Jakarta, Rabu (18/12/2019). (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

Bamsoet juga menjelaskan, desakan revisi UU ITE terekam dalam survei litbang Kompas pada Februari 2021. 

Dari 1.007 responden berusia minimal 17 tahun yang tersebar di 34 Provinsi, menyatakan UU ITE perlu revisi sebagian (47,4 persen), perlu revisi menyeluruh (28,4 persen), tidak perlu revisi, tetap seperti itu saja (10,3 persen) dan tidak tahu (13,9 persen).

"Revisi UU ITE dilakukan untuk menjamin kebebasan berpendapat di ruang digital dengan tetap menjaga hak dan kewajiban sesama warga di mata hukum.”

“Sehingga mewujudkan keadaban publik melalui keadaban daring (online civility), menangkal penyebaran berita bohong, konten pornografi, serta meredam masifnya ujaran kebencian melalui media sosial.”

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved