Demokrat KLB: Seharusnya SBY dan AHY Manfaatkan Momen Lebaran Minta Maaf ke Moeldoko dan Jokowi
Rahmad menyebut SBY dan AHY lebih baik meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala Staf Presiden Moeldoko.
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM - Juru bicara Partai Demokrat kubu KLB Deli Serdang Muhammad Rahmad menilai seharusnya momen lebaran digunakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk meminta maaf kepada pihak-pihak yang mereka fitnah.
Rahmad menyebut SBY dan AHY lebih baik meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly hingga Kepala Staf Presiden Moeldoko.
"Seharusnya, SBY dan AHY lah yang harus memanfaatkan momen lebaran Idul Fitri ini untuk minta maaf kepada Presiden Jokowi, Menkumham Yasonna dan KSP Moeldoko," ujar Rahmad, kepada Tribunnews.com, Senin (17/5/2021).
"Karena SBY dan AHY telah menebar fitnah dan berita tidak benar yang menuduh Presiden Jokowi, Menkumham Yasonna dan KSP Moeldoko yang berada dibalik konflik internal Partai Demokrat," imbuhnya.
Menurutnya, fakta di lapangan menunjukkan KLB Deli Serdang itu diselenggarakan oleh kader Partai Demokrat, dibiayai secara tanggung renteng oleh kader Demokrat dan sama sekali tidak pernah melibatkan Moeldoko, Kemenkumham, apalagi melibatkan Presiden Jokowi.
Baca juga: Fakta Perahu Terbalik di Waduk Kedung Ombo: Satu Korban Belum Ditemukan, Nahkoda Masih 13 Tahun
Baca juga: Pegawai KPK Ungkap Kejanggalan TWK: Itu Ternyata Tes Indeks Moderasi Bernegara yang Dipakai TNI AD
Baca juga: Bersama Brunei Darussalam dan Malaysia, Indonesia Keluarkan Pernyataan Kecam Agresi Israel
"Moeldoko adalah tokoh nasional yang bersedia memimpin dan mengembalikan Partai Demokrat menjadi milik rakyat, setelah diminta oleh tokoh senior dan kader Partai Demokrat," jelas Rahmad.
Oleh karena itu, dia menilai SBY dan AHY juga perlu meminta maaf kepada para senior pendiri partai dan kepada kader partai demokrat seluruh Indonesia.
Sebab mereka disebut Rahmad adalah sosok-sosok yang telah membawa Partai Demokrat yang selama ini demokratis menjadi partai keluargais atau tirani.
"SBY dan AHY harus bertanggung jawab mengembalikan Partai Demokrat ini menjadi partai yang demokratis dan kembali menjadi partai milik rakyat," ujarnya.
"Masyarakat Indonesia dan dunia tentu juga sangat menunggu pembuktian dari SBY dan AHY sebagai tokoh yang demokratis. Kami yakin, SBY tentu tidak ingin meninggalkan legacy sebagai Bapak Tirani Demokrasi di Indonesia," tandas Rahmad.
Baca juga: Herzaky Mahendra: Pendaftaran Logo Partai Demokrat sebagai HAKI Bukan Atas Nama Pribadi SBY
Baca juga: SBY Daftarkan Logo Partai ke Kemenkumham, Wisnu Herryanto: SBY Bukan Pendiri Partai Demokrat
Gugatan Demokrat Kubu Moeldoko Ditolak Pengadilan, Kubu AHY: Mengapa Tak Berani Hadir di Sidang?
Perseteruan Partai Demokrat pimpinan atau kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan kubu Moeldoko dan kawan-kawan yang menyelenggarakan KLB di Deli Serdang terus berlanjut.
Terkini, dua gugatan Moeldoko cs telah dimentahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (4/5).
Terkait hal itu, tim Advokasi DPP Partai Demokrat AHY yakni Mehbob menyatakan rasa herannya karena ketidakhadiran pengacara penggugat dalam tiga kali persidangan.
"Pertama, Gugatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun dkk tentang AD/ART Partai dinyatakan Gugur oleh Pengadilan karena Pengacara Penggugat sudah tiga kali tidak hadir sidang. Aneh, kalau sudah berani gugat, mengapa tidak berani hadir?," ujar Mehbob, kepada wartawan, Rabu (5/5/2021).
