Kasus Covid-19 Melonjak, Ketua Satgas Covid-19 IDI Zubairi Djoerban Sebut Lockdown Perlu Diterapkan

TRIBUNTERNATE.COM - Angka kasus infeksi virus corona Covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut data pemerintah per Kamis (17/6/2021), terdapat penambahan sebanyak 12.624 kasus baru positif Covid-19 dalam sehari. 

Sementara, total kasus infeksi Covid-19 di Indonesia telah mencapai 1.950.276, dengan angka kematian tercatat sebesar 53.753.

Drastisnya lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia mendorong diterapkannya kuncitara atau lockdown, tak hanya sekadar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Hal ini pun turut mendapat sorotan dari dokter spesialis penyakit dalam (internis) senior Prof. Dr. Zubairi Djoerban, Sp.PD-KHOM.

Melalui utas cuitannya yang diunggah di akun Twitter @ProfesorZubairi pada Kamis (17/6/2021), ia memberikan pemaparannya.

Mulanya, Zubairi Djoerban menyebut kebijakan lockdown memang tidak populer di Indonesia, alias masih menuai banyak penolakan.

Namun, ia mengatakan bahwa kebijakan lockdown terbuktif efektif di sejumlah negara, termasuk India.

Diketahui, India sendiri mengalami lonjakan kasus virus corona yang tinggi sampai-sampai disebut Tsunami Covid-19.

Menurut Zubairi, berkat diterapkannya lockdown, kasus infeksi Covid-19 harian di India dapat turun, dari 400.000 kasus menjadi sekitar 70.000.

Zubairi menegaskan, pandemi Covid-19 akan semakin sulit dikendalikan jika kebijakan jarak sosial skala ekstrem tidak diberlakukan.

"Meski tak populer di Indonesia, namun kebijakan lockdown terbukti efektif di beberapa negara. Sebut saja di India, yang dari 400 ribu kasus per hari, turun menjadi 70 ribu. Saya rasa, pandemi akan sulit terkendali jika jarak sosial ekstrem tidak diperaktikkan." tulis Zubairi.

Baca juga: Epidemiolog: Lonjakan Covid-19 Disebabkan Gagalnya Cegah-Tangkal, Varian India dan Afrika Masuk RI

Baca juga: India Catat 4.209 Kasus Kematian Harian akibat Covid-19 di Tengah Ancaman Infeksi Jamur Hitam

Baca juga: Dua Warga Riau Meninggal setelah Divaksin Sinovac, Ketua Komda KIPI: Penyebabnya Penyakit Komorbid

Kemudian, Ketua Satgas Kewaspadaan dan Kesiagaan Covid-19 dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ini menjelaskan, berapa lama lockdown seharusnya diterapkan.

Ia menyebut, penerapan lockdown paling cepat dua minggu.

Namun, dalam pemberlakuannya, perlu pula diperhatikan berapa penurunan tingkat positivitas atau rate positivity dalam suatu daerah.

Sebagai contoh, di Jakarta yang memiliki positivity rate sekitar 17-18 persen, maka lockdown harus diterapkan hingga angka tersebut turun menjadi 10 persen.

Jika positivity rate sudah mencapai 10 persen, maka PPKM skala mikro bisa diterapkan kembali.

"Berapa lama seharusnya lockdown diterapkan?

Paling cepat dua minggu. Tapi dilihat juga positivity rate-nya. Turun berapa banyak. Misalnya di Jakarta yang berada di angka 17-18 persen. Ya tunggu sampai 10 persen. Itu cukup. Setelah itu baru kembali lagi ke PPKM Mikro."

Dalam cuitan ketiga pada utasnya, Zubairi Djoerban juga menjelaskan mengapa lockdown perlu diberlakukan.

Mengingat pandemi Covid-19 semakin parah, menurut Zubairi, yang dibutuhkan adalah pembatasan pergerakan masyarakat.

Ia juga menyebutkan kondisi rumah sakit yang penuh, lonjakan kasus, dan banyaknya tenaga kesehatan yang terinfeksi, menyebabkan kualitas layanan kesehatan menurun.

Inilah mengapa lockdown yang bisa menekan pergerakan atau mobilitas masyarakat diperlukan.

"Kenapa harus lockdown?

Karena pandemi Covid-19 sedang serius. Kita butuh banget pembatasan pergerakan masyarakat.

Saat ini kan rumah sakit penuh, kasus melonjak, beberapa tenaga kesehatan dan medis telah terinfeksi--yang bisa menyebabkan kualitas layanan menurun."

Baca juga: Menyusul Sang Anak, Hanung Bramantyo Positif Covid-19, Sarankan agar Tak Buru-buru Lakukan Tes Swab

Baca juga: Gestur Geser Minuman Sponsor Euro 2020 Jadi Sorotan, Cristiano Ronaldo dan Harry Kane Beda Kubu

Baca juga: Dihujat Netizen karena Pakaian Renang, Tamara Bleszynski: Pikiranmu Perlu Dijaga, Jangan Ngeres

Kemudian, Zubairi Djoerban juga menjelaskan apakah PPKM Mikro belum cukup.

Ia pun mempersilakan untuk melihat kondisi saat ini, yang mana pemerintah masih mengandalkan PPKM skala mikro sebagai upaya pengendalian pandemi Covid-19.

Yang artinya, PPKM Mikro masih kurang efektif, karena laju infeksi Covid-19 masih terus mengalami peningkatan.

Menyinggung kembali lockdown, Zubairi Djoerban pun menyebut lockdown akan mengesankan situasi yang benar-benar darurat.

Sehingga, masyarakat diharapkan dapat menyadari betapa gawatnya pandemi Covid-19 saat ini.

Namun, Zubairi menyebut bahwa lockdown tidak perlu diterapkan terlalu lama.

Sementara, dibutuhkan pula kesabaran sekaligus kesadaran dari semua pihak dalam menghadapi pandemi.

"PPKM Mikro belum cukup?

Ya lihat saja kondisi sekarang bagaimana. Kebijakan lockdown akan mengesankan bahwa situasi saat ini benar-benar darurat sehingga masyarakat juga sadar akan hal itu. Tidak usah lama-lama--dan memang butuh kesabaran serta kesadaran dari semua pihak."

Di bagian terakhir utas cuitannya, Zubairi Djoerban menjelaskan apakah lockdown dapat menjamin terkendalinya pandemi Covid-19.

Menurut Zubairi, lockdown akan efektif dalam mengendalikan pandemi Covid-19 jika dilakukan dengan benar.

Namun, Zubairi tidak bisa memaksakan penerapan lockdown.

Ia tetap memposisikan dirinya sebagai dokter yang menginginkan keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Serta menyerahkan kepada pemerintah yang berwenang untuk memberlakukan lockdown.

"Apakah lockdown sebuah jaminan?

Asal dilakukan dengan benar ya akan efektif. Namun saya juga tidak bisa memaksakan. Itu terserah yang punya kewenangan. Sebagai dokter, tentu saja saya ingin memprioritaskan keselamatan dan kesehatan.

Terima kasih."

Mantan Direktur WHO Asia Tenggara: Lockdown Total Perlu Diberlakukan

Mantan Direktur WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama mengatakan, pembatasan sosial sesuatu yang mutlak diperlukan saat ini.

Pembatasan sosial dapat saja hanya amat terbatas, atau sedikit lebih luas, atau memang luas sampai kepada lockdown total.

"Yang pasti, dengan perkembangan sekarang, tidak mungkin lagi hanya meneruskan program yang sudah ada, sekarang harus ada peningkatan pembatasan sosial secara nyata dan jelas," kata dia melalui pesan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Jumat (18/6/2021).

Ia mengatakan, pemerintah harus melakukan penanganan Covid-19 yang maksimal, efektif serta efisien.

Seperti yang disampaikan Kementerian Kesehatan bahwa puncak kasus Covid-19 di Tanah Air diprediksikan terjadi pada akhir Juni ini.

"Sulit dibayangkan bagaimana suasana pada akhir bulan ini kalau kasus terus naik. Karena itu, kenaikan kasus perlu dikendalikan dan diturunkan. Apalagi, kemarin ada tambahan 12.624 kasus baru Covid-19," ujarnya.

Kemudian, langkah kedua setelah melakukan pembatasan sosial adalah meningkatkan secara maksimal pelaksanaan tes dan telusur ata test and tracing.

"Kedua hal ini angka indikator targetnya jelas, hanya tinggal dipastikan pelaksanaannya di semua Kabupaten/Kota secara merata dengan komitmen yang jelas guru besar FKUI ini.

Ketiga, melihat kasus sudah tinggi maka perlu kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, baik di Rumah Sakit maupun juga sama pentingnya di pelayanan kesehatan primer.

"Bukan hanya ruang isolasi dan ICU, alat dan obat, sarana dan prasarana lain yang disiapkan, tetapi yang paling penting adalah SDM petugas kesehatan yang harus terjamin bekerja secara aman. Tidaklah tepat kalau hanya menambah ruang rawat tanpa diiringi penambahan petugas kesehatan," ungkap Prof.Tjandra.

Kemudian, perlu kepastian tersedianya data yang akurat dan selalu update.

Analisis data ini juga harus dilakukan dengan dasar ilmu pengetahuan yang baik dan bijak.

Hal ini sangat diperlukan agar penentu kebijakan publik dapat membuat keputusan yang berbasis bukti ilmiah yang tetap atau evidence-based decision making process.

Langkah kelima, pemberian vaksinasi ke publik secara maksimal.

Walau vaksinasi tidak akan secara cepat menurunkan angka kasus yang sedang tinggi di suatu tempat.

Tetapi jelas vaksinasi berperan penting dalam pengendalian pandemi.

Harus diingat dalam menentukan berapa jumlah orang yang harus divaksin agar tercapai kekebalan komunal (‘Herds Immunity’) maka tergantung dari angka reproduksi penyakit dan juga efektifitas vaksin.

Jika angka reproduksi meningkat, dan juga efektifitas vaksin menurun misalnya karena varian baru, maka jumlah orang yang harus di vaksin perlu lebih banyak lagi untuk dapat memperoleh kekebalan komunal (‘Herds Immunity’)

"Jadi dalam situasi sekarang maka angka sasaran vaksinasi mungkin perlu dihitung ulang," ujarnya.

(TribunTernate.com/Rizki A.) (Tribunnews.com/Rina Ayu Panca Rini)