Buntut Usulan Rumah Sakit Khusus Pejabat: Ditolak Partai Nasdem dan PKS, Rosaline Ditegur PAN

TRIBUNTERNATE.COM - Usulan rumah sakit khusus pejabat di masa pandemi Covid-19 yang dilontarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Rosaline Irine Rumaseuw kini tengah menjadi sorotan.

Sebab, usulan tersebut dinilai tidak peka terhadap kondisi masyarakat, yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan

Seperti diketahui, saat ini fasilitas dan sistem kesehatan di Indonesia (seperti puskesmas atau rumah sakit) terancam kolaps akibat meningkatnya kasus infeksi Covid-19.

Apalagi, usulan rumah sakit khusus pejabat disampaikan Rosaline karena menurutnya, para pejabat harus diistimewakan dan mereka sulit mendapatkan rumah sakit di tengah pandemi.

Sementara, sebagaimana diwartakan Kompas.com, Rosaline mengatakan bahwa banyak pejabat negara yang sulit mendapatkan rumah sakit di tengah pandemi Covid-19.

"Saya sedih, (dalam) satu, dua bulan ini banyak membantu pejabat negara untuk refer ke rumah sakit yang ada di Jakarta, pemerintah lupa bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara," kata Rosaline, dalam acara rilis survei Median, Rabu (7/7/2021).

Selain itu, Rosaline menyebut, pemerintah mesti menyediakan rumah sakit khusus bagi pejabat karena kesehatan mereka harus mendapat perhatian khusus.

"Kementerian Kesehatan harus sudah mulai waspada karena pejabat negara ini harus diistimewakan, dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya. Bagaimana sampai dia datang ke emergency terus terlunta-lunta," kata Rosaline.

Baca juga: Tolak Usulan RS Khusus Pejabat, Wakil Ketua Komisi III DPR RI: Semua Sama, Tak Perlu Diistimewakan

Baca juga: Peneliti di Inggris Rumuskan Blueprint untuk Cegah Kemunculan Kembali Pandemi Covid-19 di Masa Depan

Usulan rumah sakit khusus pejabat pun menuai beragam tanggapan dari partai politik lainnya.

Bahkan, PAN sendiri telah turun tangan dan memberikan penjelasan mengenai usulan yang dicetuskan oleh salah satu petingginya tersebut:

1. PAN Sudah Beri Teguran dan Minta Maaf

Pihak PAN telah menegur Rosaline Irine Rumaseuw terkait usulan rumah sakit Covid-19 khusus pejabat.

Menurut Juru Bicara sekaligus Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, pernyataan yang bersangkutan tidak mewakili sikap partai.

Selain itu, usulan Rosaline dinilai Viva tidak tepat lantaran terpengaruh oleh perasaan sedih dan emosional. 

"DPP PAN telah memberikan teguran kepada dokter Rosaline atas pernyataannya yang bersifat pribadi di acara webinar tentang perlunya rumah sakit khusus pejabat," ujar Viva, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (8/7/2021). 

"Pernyataan tersebut adalah tidak tepat dan terkesan diucapkan karena perasaan sedih dan emosional. PAN mengucapkan permintaan maaf atas pernyataan dokter Rosaline karena hal itu bukan dan tidak mewakili sikap partai," imbuhnya. 

Baca juga: Update Covid-19 Indonesia Kamis, 8 Juli 2021: 38.391 Kasus Infeksi Harian, Pecah Rekor Lagi

Baca juga: Erick Thohir hingga Gus Yaqut, Ini Menteri Kabinet Indonesia Maju dengan Kinerja Terbaik Versi LPI

Baca juga: Ada Usulan Rumah Sakit Covid-19 Khusus Pejabat, Febri Diansyah: Ide Paling Brilian dalam 100 Tahun

Viva juga menjelaskan pernyataan Rosaline tidak tepat karena seharusnya sesuai pasal 28H UUD 1945 setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, tanpa diskriminasi dan sekat stratifikasi sosial, baik statusnya sebagai pejabat atau masyarakat, kaya atau miskin.

Jadi, implementasi public services atau layanan publik, menurut Viva, harus adil dan setara.

Di samping itu, dia menyebut Rosaline masih merasa sedih karena anggota Fraksi PAN DPR RI dari daerah pilihan Papua John Siffy Mirin dan beberapa kawannya di partai politik lain meninggal dunia. 

Meninggalnya mereka, lanjutnya, karena tidak tertangani lebih cepat di rumah sakit yang memang kondisinya sudah full capacity saat itu.

"Dokter Rosaline itu orang baik. Siapa pun yang meminta pertolongan, akan semampunya ditolong, terutama yang terjangkit Covid-19. Tentu, dia akan sedih jika ada saudara separtai atau kawannya harus wafat karena Covid-19," jelasnya. 

Meski demikian, Viva menegaskan masyarakat tidak perlu ragu atas sikap PAN dalam memerangi Covid 19.

PAN disebutnya akan terus bersama pemerintah dan masyarakat untuk berjuang memberantas pandemi Covid 19. 

"Hal itu telah dibuktikan dengan partisipasi aktif fraksi PAN DPR RI dalam merumuskan kebijakan negara serta aksi nyata di lapangan untuk memberikan vaksin kepada masyarakat. Kita berjuang bersama dan berdoa agar pandemi Covid 19 segera berakhir di Bumi Pertiwi," tandasnya. 

2. Sikap Partai NasDem dan PKS

Wakil Ketua Fraksi NasDem Willy Aditya angkat bicara mengenai usulan Wasekjen DPP PAN dr. Rosaline Rumaseuw dibangunnya rumah sakit khusus yang diperuntukkan bagi para pejabat.

Willy menilai usulan tersebut sangat berlebihan dan justru membuat masyarakat atau publik tersakiti, diwartakan Tribunnews.com.

"Usulan yang disampaikan untuk membangun RS khusus bagi pejabat negara saya kira berlebihan dan akan menyakiti perasaan publik," ujar Willy, kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).

Ketua DPP Partai NasDem itu mengatakan saat ini tidaklah tepat mengusulkan hal yang justru membangun jurang pemisah.

Justru lebih tepat, kata Willy, jika anggota DPR sama-sama menyukseskan langkah pemerintah untuk mengendalikan laju penularan Covid-19 ini.

"Bukan dengan usulan membangun RS yang justru menempatkan privilege yang tidak penting demikian," ungkapnya.

Menurutnya ada banyak cara agar masyarakat --termasuk anggota DPR-- terlindungi dari pandemi selain menuntut pendirian RS eksklusif.

Dia mencontohkan promosi pembatasan mobilitas, hidup sehat dan prokes, mendorong tempat-tempat isoman berbasis RT/RW dengan dukungan fasilitas yang memadai, dan banyak lainnya.

"Contoh gotong royong yang ditunjukan warga saat ini seharusnya menjadi pembelajaran penting. Anggota DPR sepatutnya mendorong gotong royong demikian dan kalau perlu ikut memfasilitasinya sesuai daerah pemilihan masing-masing," jelasnya.

"Tentu sebagai anggota DPR juga perlu mendorong lahirnya kebijakan negara yang dapat menjadi payung hukum tindakan cepat tanggap dalam masa kedaruratan bagi aparatur pemerintah," pungkas Willy.

Baca juga: Panduan Kemenkes RI tentang Memberikan ASI bagi Ibu Menyusui yang Positif Covid-19

Baca juga: Sederet Fakta Penangkapan Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie: Jadi Tersangka, Sudah 5 Bulan Pakai Sabu

Sementara itu, dikutip dari Tribunnews.com, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera turut mengomentari usulan rumah sakit khusus pejabat.

Menurutnya, justru wakil rakyat atau pejabatlah yang wajib berkorban demi rakyat dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini. 

"Tidak setuju usulan ini. Justru di saat kondisi seperti sekarang ini kita yang dapat amanah mengurus rakyat wajib berkorban untuk rakyat," ujar Mardani, kepada wartawan, Kamis (8/7/2021). 

Mardani menegaskan, seharusnya rumah sakit di Tanah Air tidak membeda-bedakan pasiennya. Dengan kata lain, semua pasien harus diperlakukan sama. 

Anggota Komisi II DPR RI itu lantas meminta Indonesia untuk meniru Thailand. Menurutnya, rumah sakit di Thailand memperlakukan semua pasien sama. 

"Bahkan kita bisa meniru Thailand semua rumah sakit tidak ada kelas satu, dua atau tiga. Semua diperlakukan sama. Berkualitas dan terjangkau," ungkap Mardani.

SUMBER: Tribunnews.com/Vincentius Jyestha, Kompas.com/Ardhito Pramono

(TribunTernate.com)