Pemerintah Resmi Terapkan PPKM Darurat di 15 Kota/Kabupaten di Luar Jawa-Bali
Dalam menangani pandemi Covid-19, pemerintah menambah 15 kabupaten/kota di luar Pulau Jawa dan Bali untuk menerapkan PPKM Darurat.
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM - Dalam menangani pandemi Covid-19, pemerintah menambah 15 kabupaten/kota di luar Pulau Jawa dan Bali untuk menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Menurut Airlangga Hartarto, 15 wilayah tersebut meliputi Kota Tanjungpinang, Kota Singkawang, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, serta Kota Balikpapan.
Kemudian, Kota Bontang, Kota Bandar Lampung, Kota Pontianak, Kota Manokwari, Kota Sorong, Kota Mataram, Kota Medan, dan Kota Batam.
Baca juga: Berani Kritik Ada Oligarki Rakus di Lingkaran Presiden Joko Widodo, Ini Sosok Abdillah Toha
Baca juga: Ibas Yudhoyono Kritik Pemerintah Soal Penanganan Covid-19, Pengamat Politik Nilai Sangat Wajar
"Pengaturannya tentu kalau kita lihat ini adalah 15 daerah berdasarkan kriteria yang ada. Pengaturan pembatasan tersebut mengikuti PPKM darurat di Jawa dan Bali," ujarnya saat konferensi pers secara virtual, Jumat (9/7/2021).
Airlangga menjelaskan, jika melihat berdasarkan parameter untuk PPKM darurat, di mana level asesmennya di level 4.
Dalam kategori itu, tingkat keterisian kamar rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) di atas 60 persen dan kasus naik signifikan.
"Selanjutnya, capaian vaksinasi kurang dari 50 persen maka pemerintah mendorong beberapa daerah untuk diberlakukan PPKM darurat," pungkas Airlangga.
Penerapan PPKM Darurat di 15 wilayah di luar Pulau Jawa-Bali ini akan dimulai pada 12 Juli 2021 mendatang.
Ada 27 Kabupaten/Kota di Luar Pulau Jawa-Bali yang Masuk Kategori Zona Merah Covid-19
Sebelumnya, Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 menyebut, ada 27 kabupaten/kota zona merah Covid-19 yang berada di luar Pulau Jawa-Bali dan harus diantisipasi.
Oleh karena itu, Wiku meminta masyarakat untuk memperhatikan perkembangan kasus di wilayahnya masing-masing.
Serta mematuhi kebijakan pemerintah selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Tak hanya itu, Wiku juga meminta para pimpinan daerah untuk segera mengambil langkah-langkah efektif agar tidak semakin meningkat seperti di Jawa dan Bali.
Baca juga: Kritik Pernyataan Luhut, Fadli Zon: Mobilitas Rakyat Dibatasi Ketat, TKA China Bisa Melenggang
Baca juga: Sebut Kolapsnya Sistem Kesehatan Mesti Diakui, Mardani Ali Sera Minta Pemerintah Lakukan 3 Hal Ini
Baca juga: Penjelasan Direktur RSUD Jombang tentang Video Viral Antrean Pemulasaraan Jenazah Pasien Covid-19
"Segera ambil langkah-langkah efektif dan tepat sasaran untuk menekan penularan agar tidak semakin meningkat seperti di Jawa dan Bali," ucap Wiku di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (6/7/2021).
