Jokowi Teken PP Baru, PNS Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan, Bolos 10 Hari Berturut-turut Bisa Dipecat

Dalam aturan terbaru ini, PNS yang bolos atau tidak masuk kerja serta tidak menaati ketentuan jam kerja bakal terkena sanksi disiplin berat.

Dalam pasal 11 ayat 2 huruf d PP 94/2021 diatur mengenai ketentuan membolos dan sanksi disiplin berat yang akan diterapkan.

Mulai dari penurunan jabatan, pembebasan jabatan hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Adapun ketentuannya yakni:

1) penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 sampai dengan 24 hari kerja dalam satu tahun.

2) pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 sampai dengan 27 hari kerja dalam satu tahun.

3) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 hari kerja atau lebih dalam satu tahun.

4) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 hari kerja.

Di dalam pasal 15 ayat 2 dijelaskan bagi PNS yang bolos selama 10 berturut-turut maka gajinya akan mulai distop sejak bulan berikutnya.

“PNS yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4) diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya,” dikutip dari pasal 15 ayat 2 PP 94/2021.

Aturan disiplin PNS ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Adapun PP ditetapkan Presiden Jokowi pada 31 Agusutus 2021 dan diundangkan pada hari yang sama.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Diteken Jokowi, PNS Kini Diwajibkan Laporkan Harta Kekayaan dan Aturan Baru, PNS Bolos 10 Hari Berturut-turut Gajinya Akan Disetop