Breaking News:

Mengapa Pegawai KPK Dipecat pada 30 September 2021, Padahal Janjinya 1 November 2021?

KPK akan memberhentikan dengan hormat 57 pegawai yang tak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) pada 30 September 2021.

Editor: Rizki A
Kompas.com/Dylan Aprialdo Rachman
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

TRIBUNTERNATE - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memberhentikan dengan hormat 57 pegawai yang tak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) pada 30 September 2021.

Dari jumlah tersebut, enam orang di antaranya merupakan pegawai yang menolak mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) bela negara untuk bisa bergabung kembali dengan KPK.

"Memberhentikan dengan hormat kepada 51 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September 2021," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (15/9/2021).

Pemberhentian dengan hormat ini berlangsung lebih cepat satu bulan dibandingkan jadwal semula, sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 652 Tahun 2021, yakni pada 1 November 2021.

Lantas, mengapa proses pemecatan ini dilakukan lebih cepat satu bulan dari jadwal semula?

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan pihaknya tidak mau menunggu batas maksimal pemecatan pegawai.

"Namanya paling lama bisa dua tahun, kalau cepet ya alhamdulillah," tutur Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (15/9/2021).

Ghufron mengatakan langkah itu diambil berdasarkan Pasal 69 b dan Pasal 69 c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Beleid itu menyebut seluruh pegawai KPK harus berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Baca juga: PP No.94 Tahun 2021 Diteken Jokowi, Isinya tentang Kewajiban dan Larangan bagi PNS, Apa Saja?

Baca juga: 57 Pegawai KPK akan Dipecat, Novel Baswedan: Apa Iya Pimpinan KPK akan Melawan Perintah Presiden?

Baca juga: 57 Pegawai akan Diberhentikan Akhir September, KPK Beri Apresiasi, Ini Respon Firli Bahuri

Sebanyak 18 pegawai KPK dinyatakan selesai dan lulus menjalani pendidikan dan pelatihan (diklat) bela negara yang berlangsung di Universitas Pertahanan (Unhan), Sentul, Bogor. 
Sebanyak 18 pegawai KPK dinyatakan selesai dan lulus menjalani pendidikan dan pelatihan (diklat) bela negara yang berlangsung di Universitas Pertahanan (Unhan), Sentul, Bogor.  (dok KPK)

KPK sejatinya diberi waktu sampai 31 Oktober 2021 untuk menyelesaikan proses alih status.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved