Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Korea Selatan Punya Presiden Baru, Kandidat Oposisi Yoon Suk Yeol Terpilih Gantikan Moon Jae In

Kandidat presiden dari partai oposisi, Yoon Suk-yeol terpilih sebagai presiden Korea Selatan selanjutnya, menggantikan Moon Jae-in.

KIM Min-Hee / POOL / AFP
Kandidat presiden dari partai oposisi Yoon Suk Yeol terpilih sebagai Presiden Korea Selatan yang baru, gantikan Moon Jae In. Dalam foto: Mantan jaksa agung Yoon Seok-youl saat berbicara selama konferensi pers untuk menyatakan tawarannya untuk pemilihan presiden Korea Selatan 2022, di peringatan aktivis kemerdekaan Yun Bong-gil di Seoul pada 29 Juni 2021. 

Ia juga memimpin penyelidikan penipuan akuntansi di Samsung.

Pada 17 Juni 2019, Yoon dinominasikan sebagai Jaksa Agung.

Pada 16 Juli, ia secara resmi diangkat sebagai Jaksa Agung baru dan memulai masa jabatannya 9 hari kemudian.

Presiden Moon memerintahkannya untuk bersikap netral, menambahkan bahwa segala jenis korupsi harus diselidiki secara ketat meskipun terkait dengan pemerintah.

Namun hubungan manisnya dengan pemerintahan Moon berakhir tak lama.

Pada Agustus 2019 Yoon ditunjuk dalam dalam penyelidikan terhadap keluarga Cho Kuk, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman.

Cho Kuk yang dipilih oleh Moon, terlibat dalam serangkaian kontroversi, termasuk tuduhan kegiatan bisnis terlarang dan pemalsuan prestasi akademik putrinya.

Keputusannya untuk mengadili Cho Kuk disambut oleh oposisi tetapi dikutuk oleh Partai Demokrat dan pendukungnya.

Cho Kuk kemudian digantikan oleh Choo Mi-ae.

Selama jabatannya, Choo Mi-ae mengambil tindakan terhadap beberapa jaksa yang dekat dengan Yoon.

Ia menuduh Yoon gagal menyerahkan rencana reorganisasi untuk departemennya.

Tetapi hal itu justru dilihat sebagai pembalasan oleh Gedung Biru akibat penuntutan Cho Kuk.

Pada April 2020, anggota parlemen Partai Demokrat kembali menyerang Yoon dan memintanya untuk mengundurkan diri.

Choo Mi-ae lalu menskors Yoon dari posisinya, dengan alasan dugaan pelanggaran etika, penyalahgunaan kekuasaan, dan campur tangan dalam penyelidikan rekan dan anggota keluarganya.

Yoon mengajukan perintah penangguhan menteri, yang disetujui oleh Pengadilan Administratif Seoul pada tanggal 1 Desember, untuk sementara menghentikan penangguhan tersebut.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved