Korea Utara Laporkan Kasus Covid-19 Pertama, Fasilitas Kesehatan dan Imunitas Warga Dikhawatirkan

TRIBUNTERNATE.COM - Korea Utara telah mengonfirmasi wabah Covid-19 pertamanya, sejak pandemi bermula pada awal 2020 lalu.

Hal ini pun meningkatkan kekhawatiran akan adanya bencana kemanusiaan di satu-satunya negara yang tidak divaksinasi di dunia tersebut.

Padahal, Korea Utara juga dikenal sebagai negara yang tertutup dan telah melakukan penguncian nasional.

Pihak berwenang setempat mendeteksi sub-varian varian virus corona Omicron yang sangat menular, BA.2, pada beberapa orang di Pyongyang, dikutip dari Al Jazeera.

Informasi ini disampaikan oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) yang dikelola pemerintah Korea Utara pada Kamis (12/5/2022), tanpa merinci jumlah kasus yang terkonfirmasi.

“Ada insiden darurat terbesar di negara ini, dengan lubang di bagian depan karantina darurat kami, yang telah dijaga dengan aman selama dua tahun dan tiga bulan terakhir sejak Februari 2020,” kata penyiar KCNA.

Ia menambahkan bahwa upaya kontrol "maksimum" sedang diberlakukan di Pyongyang.

Baca juga: Semakin Menyebar, Korea Selatan Laporkan Kasus Pertama Dugaan Hepatitis Akut Misterius

Baca juga: Aturan Covid-19 Dicabut, Pekerja Muda Korea Selatan Takut Tradisi Hoesik Kembali Hidup, Apa Itu?

Baca juga: Korea Utara Menentang Perang, tetapi Bakal Hantam Korea Selatan dengan Senjata Nuklir Jika Diserang

Selain itu, pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong Un dilaporkan telah “meminta semua kota di seluruh negeri untuk benar-benar mengunci wilayah mereka” dengan pabrik, bisnis dan rumah ditutup dan diorganisir ulang “untuk memblokir penyebaran virus berbahaya dengan sempurna.”

Korea Utara, yang menutup perbatasannya pada Januari 2020, telah menjadi salah satu dari sedikit negara di Bumi yang tidak melaporkan wabah Covid-19.

Meskipun demikian, sejumlah analis telah lama menyatakan keraguan tentang angka resmi kasus infeksi di Korea Utara, mengingat perbatasan darat negara itu dengan China yang panjang dan 'keropos.' .

Para analis mengatakan pengakuan publik Pyongyang tentang wabah Covid-19 di negara tersebut mungkin merupakan tanda parahnya situasi, tetapi juga belum pasti merupakan tanda bahwa Kim Jong Un akan menerima bantuan dari luar.

“Pyongyang kemungkinan akan menggandakan penguncian, meskipun kegagalan strategi nol-Covid China menunjukkan bahwa pendekatan itu tidak akan berhasil melawan varian omicron,” kata Leif-Eric Easley, seorang profesor di Universitas Ewha di Seoul, dalam sebuah komentar email.

“Korea Utara memasuki periode ketidakpastian dalam mengelola tantangan domestik dan isolasi internasionalnya. Rezim Kim akan disarankan untuk menelan harga diri sekaligus gengsinya dan segera mencari bantuan vaksin dan terapi pengobatan,” lanjut Easley.

Surat kabar resmi Rodong Sinmun melaporkan Politbiro dari Partai Buruh yang berkuasa mengakui telah terjadi “pelanggaran” dalam pertahanan virus negara tersebut, dan mengkritik departemen yang menangani epidemi karena “kecerobohan, kelalaian, tidak bertanggung jawab, dan ketidakmampuan” dalam “kegagalan ” untuk menanggapi percepatan penularan virus di seluruh dunia, menurut outlet media NK News.

Baca juga: Harga BBM-Listrik-LPG Diprediksi Naik dalam Waktu Dekat, Pengamat Minta Pemerintah Tak Buru-Buru

Baca juga: Komentari Konten LGBT Deddy Corbuzier, Mahfud MD Jelaskan Isu LGBT dari Sisi Hukum dan Moral

Sementara itu, China saat ini sedang memerangi puluhan kasus merebaknya wabah infeksi virus corona, termasuk di Dandong, yang merupakan mata rantai perdagangan utama dengan Korea Utara.

Pyongyang menangguhkan kargo kereta api masuk dari China pada akhir April lalu sebagai dampak dari merebaknya wabah tersebut, hanya empat bulan setelah melanjutkan layanan, menurut NK News.

Alastair Morgan, yang menjabat sebagai duta besar Inggris untuk Korea Utara antara tahun 2005 dan 2008, mengatakan dia mengharapkan tanggapan Pyongyang terhadap wabah itu setidaknya sama kejamnya dengan tanggapan terhadap kontrol China.

“Otoritas DPRK memiliki kemampuan dan organisasi untuk memberlakukan pembatasan secara internal maupun di perbatasan,” kata Morgan kepada Al Jazeera, merujuk pada nama resmi Korea Utara, Republik Rakyat Demokratik Korea atau Democratic People's Republic of Korea (DPRK).

“Jika mereka membatasi semua perjalanan antar wilayah dan lokal, ini kemungkinan akan memiliki konsekuensi yang parah bagi warga. Saat saya masih di sana, ada ketergantungan pada transportasi lintas wilayah untuk makanan dan perbekalan lainnya, meskipun hal ini mungkin telah berubah sampai batas tertentu di bawah tindakan DPRK hingga saat ini. Ini juga akan membatasi akses warga ke klinik dan fasilitas rumah sakit,” tambahnya.

Korea Utara telah berulang kali menolak tawaran bantuan vaksin dari inisiatif vaksinasi global yang didukung PBB.

Padahal, para pekerja bantuan telah memperingatkan Korea Utara bahwa negara itu akan kewalahan untuk menangani wabah virus corona yang masif, mengingat sistem kesehatannya yang bobrok.

“Sistem medis Korea Utara kuno, rapuh, dan sangat tidak siap untuk menangani wabah besar,” kata Tim Peters, seorang pekerja bantuan Kristen yang menjalankan organisasi Helping Hands Korea di Seoul.

“Fakta bahwa 40 persen populasi membutuhkan bantuan makanan sudah jelas menunjukkan sistem kekebalan yang lemah dari setidaknya 11 juta warga Korea Utara. Singkatnya, infrastruktur perawatan kesehatan yang ketinggalan zaman dan populasi yang sangat rentan adalah bencana yang tinggal menunggu waktu. Saya sangat berharap itu tidak terjadi," pungkas Tim.

Sebelum pandemi Covid-19, PBB memperkirakan lebih dari seperempat warga Korea Utara mengalami kekurangan gizi.

Tak hanya itu, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) mengatakan negara itu sedang bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan makan sendiri.

Sumber: Al Jazeera

(TribunTernate.com/Rizki A.)