Bawaslu Maluku Utara

Soroti 2 Calon Anggota Bawaslu Maluku Utara, Dugaan Afiliasi Partai Plus Penyalahgunaan Anggaran

Lolosnya 6 calon anggota Bawaslu Maluku Utara, beberapa waktu lalu ternyata masih mendapat sorotan publik.

Penulis: Amri Bessy | Editor: Mufrid Tawary
Tribunternate.com
Hastomo Bakri 

TRIBUNTERNATE.COM- Lolosnya 6 calon anggota Bawaslu Maluku Utara, beberapa waktu lalu ternyata masih mendapat sorotan publik.

Kali ini sorotan datang dari seorang Mahasiswa Program Magister Hukum tata Negara Universitas Samratulangi Manado Hastomo Bakri.

Hastomo Bakri menyayangkan karena masih ada calon calon yang disinyalir punya masalah yaitu AYN dan RS.

AYN disinyalir berafiliasi dengan partai politik. Itu terbukti dengan postingan di akun facebook pribadinya.

Baca juga: Bawaslu Maluku Utara Sesalkan Minimnya Partisipasi Parpol di Kabupaten Pulau Morotai

"Bagi saya calon calon yang diduga berafiliasi dengan partai tapi lolos ke tahapan selanjutnya sangat potensial mencederai prinsip independensi," tegas  Hastomo Bakri, Senin (22/08/2022).

Hastomo Bakri juga mengatakan, begitu pula dengan temuan dana hibah yang diduga tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Bawaslu Kota Ternate pada tahun 2019 sebesar Rp 1 M serta dana hibah di tahun 2020 sebesar Rp 11,5 M yang termasuk di dalamnya ada RS yang merupakan anggota Bawaslu Kota Ternate  yang masih menjabat.

Berdasarkan temuan BPK-RI Perwakilan Maluku Utara, dketahui Bawaslu Kota Ternate termasuk dalam 5 lembaga penerima hibah yang belum menyampaikan pertangungjawaban.

Baca juga: Ketua Bawaslu Ternate: Boleh Kampanye Pakai TikTok, Tapi Hanya 21 Hari

Hal tersebut tertuang dalam LHP BPK dengan Nomor: 03.A/LHP/XIX.TER/05/2021 tanggal 19 Mei 2021, tercatat penggunaan dana hibah sebesar Rp 2 miliar yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bawaslu Kota Ternate.

Atas pertimbangan itu maka jika diloloskan terntu berpotensi mencederai integritas pengawasan pemilu dan juga pada sosok calon anggota Bawaslu.

"Boleh jadi energi pimpinan Bawaslu Maluku Utara akan terkuras habis untuk menepis isu afilisasi dan dugaan penyalahgunaan anggaran. Hal hal ini jika dibiarkan sudah pasti dapat mempengaruhi kerja kerja pengawasan kelembagaan yang seharusnya optimal dilakukan. Selain itu, kami mengkhawatirkan tergerusnya kepercayaan publik Maluku Utara terhadap Bawaslu Maluku Utara,"pintanya.

Selain itu Hastomo juga meminta kepada pihak Kejaksaan baiktu Kejari maupun Kejati untuk segera menelusuri dugaan penyalahgunaan anggaran hibah di tubuh Bawaslu kota Ternate.

"Kejati dan Kejari harusnya menindak lanjuti temuan BPK agar kejelasan penggunaan dana hibah yang diterima Bawaslu Kota Ternate. Supaya publik tahu secara pasti apakah ada penyalahgunaan atau tidak,"kata Hastomo. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved