Halmahera Selatan
Gegara Tak Salurkan BLT Dana Desa, Kades Indomut di Halmahera Selatan Diadukan ke DPRD
Karena tak menyalurkan BLT Dana Desa, Kepala Desa Indomut di Halmahera Selatan diadukan ke DPRD, warga harap ada tindaklanjut.
Penulis: Nurhidayat Hi Gani | Editor: Munawir Taoeda
TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Kepala Desa Indomut, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Suaib Ali.
Diadukan Ketua dan anggota BPD desa setempat beserta warga, ke Komisi I DPRD Halmahera Selatan, Rabu (2/11/2022).
Aduan ini buntut dari tidak disalurkannya BLT, yang bersumber dari Dana Desa tahun 2022 Halmahera Selayan.
Oleh Kepala Desa Indomut, Suaib Ali dari tahap I, hingga tahap II senilai Rp 490 juta.
Baca juga: Pemkab Halmahera Selatan Kucurkan Rp 119 Miliar untuk Pembangunan Terminal dan Pelabuhan Speedboat
Kepada TribunTernate.com, Anggota BPD Desa Indomut, Junain menjelaskan.
Selain tidak disalurkannya BLT, Kepala Desa juga tidak memberikan isentif para kaur, badan sarah dan kader Polindes selama 10 bulan.
Pihaknya menduga kuat, anggaran itu diam-diam ditelap Kepala Desa tanpa sepengetahuan warga.
"Ada sekitar 160 orang itu tidak menerima sampai sekarang, Kepala Desanya juga tidak tahu keberadaannya dimana sekarang, "ujarnya di halaman Kantor DPRD Halmahera Selatan.
Oleh sebab itu, pihaknya melayangkan surat ke Komisi I DPRD Halmahera Selan untuk memanggil pihak DPMD dan Kades Indomut, agar dumintai penjelasan terkait hal tersebut.
Menurutnya, Dana Desa yang dipoliting untuk penyaluran BLT di Desa Indomut untuk tahap I adalah Rp 245 juta, begitu juga tahap II.
Sehingga jika ditotalkan, mencapai Rp 490 juta. Namun dalam perjalanannya, diketahui baru Rp 72 juta yang disalurkan ke masyarakat penerima BLT.
"Itu baru satu kali Rp 72 juta. Makanya kami ke sini bertemu dengan komisi I agar meminta solusi masalah desa kami, "jelasnya.
Junani menyebut, ada oknum-oknum tertentu di DPMD Halmahera Selatan yang sengaja memback up Kepala Desa Indomut.
Sebab, walaupun BLT tidak disalurkan, namun pencairan anggaran BLT untuk Desa Indomut terus dilakukan tanpa ada laporan ke DPMD untuk pencairan sebelumnya.
"Ada oknum-oknum DPMD yang bantu back up untuk pencairan. Karena uangnya tidak sampai di desa. Setelah pencairan, habis."