Kepala BKKBN RI Hadiri Rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting di Maluku Utara

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Kepala BKKBN RI, Dr. (Hc). Dr. Hasto Wardoyo, SP.Og (K), melakukan kunjungan kerja ke Maluku Utara.

Guna menyampaikan strategis, yang dilakukan pemerintah untuk mencegah dan menurunkan angka Stunting.

Dalam rangka mewujudkan Generasi Emas tahun 2045, pada Rapat Koordinasi ( Rakor ) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku Utara.

Pada kesempatan itu Dokter Hasto menyampaikan, transisi demografi di Indonesia yang ditandai dengan penurunan fertilitas.

Baca juga: Sejumlah OPD Mendatangani Perjanjian Capaian Kinerja Tahun 2023 Bersama BKKBN Provinsi Maluku Utara

Yang tajam akibat ibu/bapak ber-KB , dengan dibarengi penurunan mortalitas telah merubah struktur dan komposisi penduduk Indonesia, yang menghasilkan Bonus Demografi.

"Akibat bonus demografi ini, maka masuklah kita pada suatu keadaan Window of Opportunity atau ada peluang untuk menjadi kaya, karena yang bekerja banyak yang makan sedikit."

Akan tetapi, Bonus Demografi tidak lama hanya sampai tahun 2035. Hal itu disebabkan banyak orang-orang usia produktif menjadi tua."

"Oleh karena itu, kita diingatkan bahwa generasi muda sekarang harus hebat, kalau tidak hebat bebannya akan berat menjelang Indonesia emas."

"Itulah makna kenapa kita harus tidak Stunting, harus cerdas agar bisa berdaya saing pada masa Indonesia emas nanti, "jelasnya.

Menurutnya, masalah di Indonesia bukan hanya Stunting, akan tetapi ada masalah lain yaitu Mental Emotional Disorder.

Di mana suatu keadaan yang mengindikasikan individu, mengalami suatu perubahan emosional yang dapat berkembang menjadi keadaan patologis terus berlanjut.

Sehingga perlu dilakukan antisipasi agar kesehatan jiwa masyarakat tetap terjaga. Tahun 2023 prevalensi Stunting ada apa angka 21,6 persen sedangkan Mental Emotional Disorder berada pada angka 9,8 persen.

"Oleh karena itu remaja menjadi kunci utama, sebagai penentu Bonus Demografi di masa mendatang."

"Kalau remajanya hebat seperti Generasi Berencana (GenRe) itu, akan mampu berdaya saing dalam menghadapi genarasi emas tahun 2045."

"Namun kalau remajanya sudah putus sekolah, kawin usia dini dan hamil jaraknya terlalu dekat, maka indonesia akan sulit untuk mencapai Bonus Demografi, "ucapnya.

Selanjutnya, Kepala BKKBN RI menyampaikan arahan Presiden pada Rakernas tahun 2023 terkait Percepatan Penurunan Stunting.

Hharus melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, tenaga kesehatan, TNI-Polri dan Swasta.

Untuk diketahui bahwa jumlah ibu hamil per provinsi, Maluku Utara berada di posisi 31, dengan capain 26,530 persen.

Sedangkan angka kelahiran Maluku Utara, berada di posisi 32 dengan angka kelahiran total 2,47 dan tingkat kelahiran remaja 42,40 persen.

Yang merupakan hasil dari Long Form SP2020. Sedangkan untuk angka kematian ibu (AKI), Maluku Utara berada di posisi 27 dengan AKI 255.

Rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara, yang dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara H. M. Al Yasin Ali.

Bertempat di Redcorner Cafe n Resto Kota Ternate, Kamis (23/2/2023) diikuti oleh TPPS Provinsi 85 orang, TPPS Kab/Kota 150 orang dan Satgas Provinsi 4 orang.

H. M. Al Yasin Ali ketika membuka Rakor mengatakan, pemerintah Maluku Utara telah berkomitmen untuk melakukan percepatan penurunan stunting dari 26,04 persen turun menjadi 14 persen pada tahun 2024.

"Kepada TPPS agar dapat melakukan berbagai upaya dan berkolaborasi sesuai dengan perannya dengan tetap fokus pada lima pilar strategi nasional percepatan penurunan stunting,” ujar H. M. Al Yasin Ali.

Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman dalam sambutan selamat datang mengatakan, sesuai dengan target nasional penurunan stunting 14 persen untuk Kota Ternate menjadi pekerjaan rumah yang besar dalam menurunkan prevalensi Stunting.

"Sesuai data SSGI tahun 2022 Kota Ternate sebesar 17,7 persen  sehingga terus dilakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder untuk percepatan penurunan stunting, "ujar M. Tauhid Soleman.

Dalam laporannya, Kepala BKKBN Provinsi Maluku Utara yang juga sebagai Sekertaris Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi dan Kab/Kota Maluku Utara, Dra. Renta Rego mengatakan.

Tujuan dari rakor yang dilakukan, untuk mengevaluasi capaian sasaran kinerja Program Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022,

Merumuskan Strategi Pencapaian sasaran kinerja yang belum memenuhi target, serta meningkatkan komitmen dan Sinergitas antar berbagai stakeholder dalam pelaporan pencapaian sasaran kinerja.

Menurutnya, dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting terdapat 19 indikator pencapaian target dan 72 indikator percepatan target pelaksanaan lima pilar strategis nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021.

Tentang percepatan penurunan Stunting serta 42 indikator dalam kegiatan prioritas dalam rencana aksi nasional perencanaan penurunan angka stunting Indonesia (RAN PASTI).

Yang akan dilaksanakan oleh berbagai pihak di seluruh tingkatan daerah untuk mencapai target yang sudah ditetapkan.

Untuk itu  kata Renta,  diperluklan koordinasi di semua K/L terkait, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah desa/kelurahan untuk dapat melakukan pemanduan, sinkoronisasi dan sinergitas program dan kegiatan dalam upaya percepatan penurunan stunting secara utuh, menyeluruh dan terpadu.

Baca juga: Berbagai Masalah Penurunan Stunting Dibahas dalam Rakerda BKKBN Maluku Utara  

Pada pembukaan Rakor juga dilakukan pengukuhan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ternate Marlisa M. Tauhid sebagai Bunda Genre Kota Ternate oleh Kepala BKKBN RI dr.Hasto Wardoyo ditandai dengan pemasangan selempang serta penyerahan penghargaan.

Disamping itu juga dilakukan penyerahan penghargaan terhadap para Bupati Walikota di Maluku Utara yang berhasil menurunkan angka prevalensi stunting.

Turut hadir dalam kegiatan rakor Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, Walikota Ternate, Wakil Bupati Taliabu, Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur, Wakil Bupati Halmahera Selatan, Danrem 152/Baabullah, Kapolda Maluku Utara, Kakanwil Kemenag Maluku Utara, Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara dan Kepala Ombudsman Maluku Utara. (*)