Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak Jadi Perhatian Pemkab Morotai

Sekda Morotai, F Revi Dara, membuka kegiatan Peningkatan kapasitas Perencanaan dalam Penyusunan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Morotai.

Penulis: Fizri Nurdin | Editor: Mufrid Tawary
Dok Humas Pemda Morotai
Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai, F Revi Dara saat menyampaikan sambutan di kegiatan Peningkatan kapasitas Perencanaan dalam Penyusunan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), bertempat di Hotel Molokai, Kamis (2/3/2023) 

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Pj Bupati Muhammad Umar Ali, diwakili Sekda Morotai, F Revi Dara, membuka kegiatan Peningkatan kapasitas Perencanaan dalam Penyusunan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Morotai.

Kegiatan PPRG bertempat di Hotel Molokai, Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, pada Kamis (2/3/2023).

Dalam sambutannya, F Revi Dara menyampaikan, ucapan terimakasih kepada kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Maluku Utara.

Ucapan itu Revi sampaikan, lantaran telah memfasilitasi kegiatan tersebut di Kabupaten Pulau Morotai untuk mendukung pembangunan sosial, sebab PPRG merupakan entri poin dari pengarusutamaan gender.

Menurutnya, PPRG melahirkan blueprint kebijakan yang responsif berbasis gender milestone dasar untuk mengintervensi isu, serta permasalahan sosial berbasis data di suatu daerah.

"Terima kasih untuk kegiatan ini, kesuksesan PPRG melahirkan blueprint kebijakan yang responsif, kami Pemda Morotai berkomitmen mendukung strategi nasional kaitannya dengan PPRG,"katanya.

Baca juga: Cegah Stunting, TP- PKK Morotai Kolaborasi Bersama OPD Beri Bantuan Serta Demo Makan Ikan

Dijelaskannya, bentuk dukungan tersebut bisa dilihat dari keseriusan Pemda Morotai, dalam Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Fungsinya adalah sebagai pusat informasi bagi perempuan dan anak, sebagai pusat korban kekerasan, serta pusat perlindungan dalam bentuk rumah aman.

"Ada beberapa poin tersebut, kami harus menyadari bahwa, upaya telah kami lakukan belum sepenuhnya maksimal, namun tetap kami berkolaborasi untuk lebih baik lagi,"ujarnya.

"Saya berharap, kegiatan ini tidak semata-mata menggugurkan kewajiban, karena ada instruksi presiden, namun sebagai penerang jalan menuju masa depan perempuan yang lebih baik kedepannya."harapnya.(*)

Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved