Kejari Tidore Siap Kawal Kepatuhan Badan Usaha pada Program JKN

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Kejari Tidore mendukung penuh, upaya optimalisasi kepatuhan badan usaha di wilayah Kota Tidore Kepulauan.

Kejari Tidore juga siap menindak tegas, badan usaha yang tidak patuh pada regulasi Program JKN.

Hal itu disampaikan Kajari Tidore Kepulauan, Fajar Arifuddin dalam sambutannya pada kegiatan.

Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Bersama, yang juga dihadiri oleh Dinas Tenaga Kerja Tidore Kepulauan.

Baca juga: Tidore Jadi Wilayah ke 7 di Maluku Utara yang Raih UHC, Karena 97 Persen Penduduknya Terdaftar JKN

Dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Tidore Kepulauan, Selasa (07/03).

Fajar Arifuddin mengatakan, harus ada peran aktif dari seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program JKN.

Agar program tersebut berjalan secara optimal. Peran tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi.

Dia mencontohkan, BPJS Kesehatan bisa terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan edukasi kewajiban pemberi kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila setelah upaya edukasi dan pemberi kerja tetap tidak patuh, baru dilakukan pemeriksaan bersama petugas pengawas ketenagakerjaan bahkan bisa dilakukan pemanggilan oleh Kejaksaan.

Setelah melalui proses pemeriksaan dan dinyatakan tidak patuh maka badan usaha dapat dikenakan sanksi oleh Pemda sesuai rekomendasi BPJS Kesehatan dan Pengawas Ketenagakerjaan.

"Sebuah peraturan perundang-undangan ketika diundangkan, semua orang dianggap tahu sesuai asas fiksi hukum."

"Namun bukan berarti kita serta merta langsung menyatakan tidak patuh apabila ada kewajiban yang tidak dijalankan. Ada upaya edukasi dan sosialisasi dulu baiknya, "kata Fajar.

Fajar juga menegaskan pihaknya tidak akan segan untuk menjalankan ketentuan sanksi pidana yang diatur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pasal aquo menyatakan pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS.

Selain itu, pemberi kerja juga wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya.

Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka pemberi kerja diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun atau pidana pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

"Jaminan kesehatan ini sangat penting untuk perlindungan kesehatan pekerja dan keluarganya. Oleh karena itu perlu aksi yang nyata dan serius untuk mewujudkan kepatuhan badan usaha, "beber Fajar.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Ivan Ravian menyebutkan untuk mewujudkan Program JKN yang optimal.

Ada tiga aspek yang penting yang harus dilakukan yakni perluasan capaian kepesertaan, penegakkan regulasi nasional serta peningkatan kualitas pelayanan.

Kepatuhan badan usaha merupakan upaya mewujudkan penegakan regulasi untuk mendukung perluasan capaian kepesertaan.

Menurutnya, kerja sama dan saling mendukung seluruh pihak yang terlibat sangat dibutuhkan untuk dapat mewujudkan kepatuhan badan usaha di wilayah Kota Tidore Kepulauan.

"Kami juga undang beberapa badan usaha yang terindikasi belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya pada kegiatan hari ini. Selain upaya sosialisasi dan edukasi kami juga melakukan pemeriksaan sekaligus di tempat, "ujar Ivan.

Ivan menambahkan badan usaha dianggap patuh apabila pemberi kerja telah mendaftarkan seluruh pekerja dan anggota keluarganya dalam Program JKN.

Pemberi kerja juga telah membayarkan iuran secara tepat waktu serta melaporkan data secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan.

Baca juga: Kolaborasi KPPN Tobelo Bersama BPJS Kesehatan, Dorong Optimalisasi Program JKN

Ketidakpatuhan pemberi kerja di wilayah Kota Tidore Kepulauan lebih didominasi pada belum dilaporkannya data pekerjanya dengan lengkap dan benar serta ketidakpatuhan pembayaran iuran.

"Bekerja sama dengan kejaksaan, Disnaker dan DPMPTSP, kami akan terus upayakan pekerja mendapatkan jaminan kesehatan yang layak."

"Jangan sampai ada pekerja yang membutuhkan layanan kesehatan namun belum terdaftar atau bahkan, sudah terdaftar namun tidak aktif statusnya karena iurannya belum dibayarkan oleh perusahaan, "tegasnya.