Supervisi di Maluku Utara, KPK Seriusi Dugaan DPRD Main Pokir Siluman

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI-  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), rupanya serius menyoroti anggota DPRD yang diduga main dan menitip pokok-pokok pikiran (Pokir) di setiap APBD.

Ini  dibuktikan saat Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK supervisi di Maluku Utara.

Dari hasil ini, KPK membuka adanya dugaan praktek kolusi, korupsi  dan nepotisme diantara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan APBD.

"Kita bikin rapat TAPD dan Banggar karena kita ingin dalami karena banyak kasus yang ditangani KPK soal Pokir siluman di daerah,"ucap Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria, Rabu (21/7/2023).

Menurut dia, intinya adalah ada permainan antara eksekutif dan legislatif tentang Pokir-Pokir yang dipaksakan misalnya SKPD hanya disuruh teken saja.

Baca juga: Pemprov DIY Terima 44 Orang PKA dari Pemprov Maluku Utara

Sebagai contoh, ketua DPRD ada jatah sekian wakil ketua sekian.

Tak ada salah memang dengan pokir karena setiap anggota DPRD punya hak.

Namun l jangan sampai ada program tidak dalam perencanaan, tau-taunya dìtitipkan masuk dan itu pun hanya dinikmati orang-orang tertentu.

"Pemain  inti dari Pemda kan mereka. Mereka kalau  sudah main-main selesai masyarakat bisa apa,"bebernya.

Namun, Ia  tak membuka secara spesifik siapa saja yang main dalam  Pokir siluman.

"Kita tidak bahas secara detail intinya jangan sampai ada pokir titipan hanya untuk afiliasi

kelompok tertentu, partai tertentu yang tidak ada hubungan sama masyarakat,"pungkasnya.

"Dan Kalau kita sudah bolak-balik tidak ada respon mungkin langsung ke tahap berikutnya," sambungnya. (*)