Kendala Aliran Listrik di Bacan Barat dan Utara, DPRD Minta Pemkab Halmahera Selatan Bebaskan Lahan

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Komisi I DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait percepatan pengaktifan listrik di Kecamatan Barat dan Utara, Senin (26/6/2023).

Dalam RDP ini, lembaga wakil rakyat itu menghadirkan dua OPD lingkup Pemkab Halmahera Selatan, yakni Bappelitbangda dan BPKAD.

Selain itu, pihak PLN Unit Bacan, Camat Bacan Barat, Camat Bacan Barat Utara dan para Kades di dua kecamatan tersebut, juga turut didatangkan.

Melalui RDP ini juga, terungkap kendala yang mempengaruhi lambannya pengaktifan listrik di dua kecamatan itu walaupun jaringan listrik sudah terpasang sejak tahun 2018 lalu.

Kendala tersebut menyangkut dengan pembebasan lahan dan tanaman milik warga.

Atas hal ini, Ketua Komisi I DPRD Halmahera Selatan Sagaf Hi Taha meminta pemerintah setempat melalui OPD terkait segera menindaklanjuti kendala yang dimaksud.

“Karena ini upaya kita mersepons dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan tuntutan di dua kecamatan itu,” ujarnya, seusai menggelar rapat.

Baca juga: Pertajam Kemampuan, TNI-AD di Halmahera Selatan Gelar Latihan Menembak

Menindaklanjuti permintaan Komisi I DPRD, lanjut Sagaf, pihak BPKAD Halmahera Selatan bakal melakukan survei dan revieu untuk memastikan data kepemilikan lahan dan tanaman warga yang otentik.

Karena di sisi lain, Camat Bacan Barat, Bacan Barat Utara dan sejumlah Kades yang ikut dalam RDP tersebut, turut berharap kendala itu segera diselesaikan agar supaya masyarakat bisa menikmati aliran listrik dengan baik dan aman.

“Pengaktifan aliran listrik ini merukapakan bagian dari kebutuhan dasar masyarakat. Maka tentu semua akan berharap kendala-kendala ini bisa selesai,” tandasnya. (*)