Buka Kegiatan Penilaian Kinerja Penurunan Stunting, Wagub Maluku Utara Minta Semua Terlibat

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- Wakil Gubernur  Maluku Utara, M Yasin Ali, meminta semua pemangku kepentingan, terutama pemerintah kabupaten dan kota hingga desa atau kelurahan, terus berkomitmen percepatan penurunan stunting di Maluku Utara.

Ia katakan ini ketika memberikan sambutan sebelum membuka secara resmi kegiatan Penilaian Kinerja Delapan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting yang diselenggarakan Bappeda Provinsi Maluku utara, di Sahid Bela Hotel Ternate, Rabu (12/7/2023) kemarin.

Pernyataan Wagub ini sendiri didasarkan data atas prevalensi stunting Provinsi Maluku Utara pada akhir 2022, baru mencapai angka 27,7 persen dari yang ditargetkan sebesar 14 persen di tahun 2024.

“Kesempatan yang penting ini, saya selaku Ketua TPPS Provinsi Maluku Utara, meminta kepada kita semua untuk terus berkomitmen dan dapat berkolaborasi sesuai perannya masing-masing untuk melakukan berbagai upaya dengan fokus pada lima pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting;” ucap Wagub.

Dikatakannya, peran pemerintah daerah dan desa tentu menjadi ujung tombak dari penanganan stunting.

Terlebih untuk pemerintah kabupaten atau kota, desa dan kelurahan yang lebih strategis karena menjadi pihak yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Upaya pencegahan stunting membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi gizi pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas. Untuk mencapai itu, diperlukan penyelarasan dari sisi perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor, serta antara tingkat pemerintahan dan masyarakat,”katanya.

Menurut Wagub, penilaian kinerja pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi adalah sebagai bentuk proses penilaian kemajuan kinerja kabupaten dan kota dalam melakukan upaya untuk memperbaiki konvergensi intervensi gizi  yang lebih spesifik dan sensitif.

“Kami berharap proses penilaian ini dapat memberikan hasil yang positif berupa pembelajaran antar kabupaten dan kota lokus dalam wilayah Maluku Utara (peer learning) untuk lebih meningkatkan kualitas dan hasil pelaksanaan delapan aksi konvergensi atau integrasi di wilayahnya masing-masing,” pintanya.

Baca juga: Catatan Fraksi Golkar Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Maluku Utara Tahun 2022

Wagub juga berharap pemerintah kabupaten dan kota dalam melakukan pemanfaatan alokasi anggaran baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun sumber pendapatan dan anggaran daerah lainnya, penting untuk penanganan stunting ini.

“Kami berharap ada peran aktif untuk menemukan cara yang tepat agar bisa menjalin kerjasama dengan stakeholder-stakeholder lain di luar pemerintah daerah untuk dapat bersama-sama menangani permasalahan stunting yang ada,” tuntasnya.

Sebelumnya, kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Dr M Sarmin S Adam dalam paparannya menyebutkan Maluku Utara dalam tren penurunan stunting berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021-2022, mengalami penurunan sebesar 1,4 persen dari angka 27,5 persen menjadi 26,1 persen.

“Atas data tersebut, diharapkan kerja keras bersama dan konvergen semua pihak untuk mencapai target tersebut,” papar Sarmin.

Dikatakan pula, berdasarkan perbandingan data SSGI tahun 2021 dan 2022 terdapat tiga kabupaten yang prevalensi stuntingnya mengalami peningkatan antara lain Kepulauan Sula sebesar 0,80 persen, Pulau Morotai (2,90 persen), dan Halmahera Tengah (3,10 persen).

“Sehingga diharapkan sekali lagi, kabupaten dan kota dapat kerja keras untuk mengendalikan angka prevalensi stunting di kabupaten masing-masing melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif,” pintanya.