DPRD Halmahera Selatan Didesak Bentuk Pansus untuk Telusuri Dugaan Korupsi di BPRS

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Koordinator Presidium Alumni Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Halmahera Selatan, Hatim Hasibuan Kailul, mendesak DPRD membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menelusuri masalah di BPRS Saruma Sejahtera yang disebut rugikan daerah miliaran rupiah.

Menurutnya, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 pasal 79 ayat 1, menjelaskan dengan gamblang bahawa DPRD punya tiga hak istimewa, yaitu hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

“Pada situasi saat ini, yakni terkait dengan kasus BPRS. DPRD bisa menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan pemerintah terkait penyertaan modal oleh pemerintah kabupaten ke BPRS yang bermasalah dan melangami kerugian negara 15 miliar rupiah. Karena itu kami meminta DPRD membentuk Pansus,” ujarnya, Jumat (14/7/2023).

Hatim menyangakan sikap 30 anggota DPRD Halmahera Selatan yang terkesan bungkam saat masalah BPRS mencuat ke publik. Padahal, lembaga wakil rakyat tersebut juga mempunyai hak mengevaluasi keuangan daerah.

“Tapi setelah kasus ini terbuka ke publik, saya melihat 30 anggota DPRD ini cenderung tidak peduli terhadap kerugian daerah. Jadi DPRD jangan bungkam, kasus BPRS ini harus dibentuk Pansus. Supaya rakyat tahu siapa yang paling bersalah atas kerugian daerah ini,” tegasnya.

Baca juga: 2 Anggota Bawaslu Halmahera Selatan Tumbang Tes CAT dan Psikologi

Ia mengaku pihaknya mendukung proses hukum kasus dugaan korupsi di BPRS yang saat ini ditangani Kejaksaan Negeri (Kajari) Halmahera Selatan.

Namun, menutut Hatim, DPRD juga harus menggulirkan Pansus agar ada data-data lain yang ditemukan bisa disodorkan ke aparat penegak hukum.

“Jadi DPRD melalui Pansus bisa menyodorkan bukti-bukti kepada Jaksa maupun Polres yang saat ini mengusut dugaan pelanggaran SOP Perbankan,” pungkasnya.(*)