Kemenkumham Malut Ikuti Coaching Clinic dan Pembekalan Materi pada Rakor Program Dukungan Manajemen

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, M Adnan bersama Kepala Divisi Administrasi, Andi Basmal.

Mengikuti secara langsung Rapat Koordinasi Pengendalian Program Dukungan Manajemen Kementerian Hukum dan HAM RI, bertempat di Hotel Grand Mercure Harmoni, sejak Minggu – Rabu (16-19/07).

Pelaksanaan Rakor Dukman Semester I Tahun 2023 tersebut diawali dengan kegiatan coaching clinic terkait sistematika dan tujuan pelaksanaan rakor yang dihadiri secara langsung oleh Kakanwil dan Kadiv Administrasi di seluruh Indonesia.

Kepala Biro Perencanaan, Ida Asep Somara dalam coaching clinic menjelaskan, tujuan pelaksanaan rakor yakni terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi secara berintegritas.

Baca juga: Wujudkan Penerapan Anggaran yang Baik, Kemenkumham Maluku Utara Ikuti Supervisi Anggaran DIPA

Efektif dan efisien. Ida menjabarkan beberapa indikator kinerja yang patut dioptimalkan pada tahun 2023 ini.

"Indeks reformasi birokrasi Kemenkumham ditarget naik menjadi kurang lebih 82 pada tahun 2023, "tutur Ida Asep, Minggu (16/07), sembari mendorong peningkatan indikator lainnya seperti IKPA, pelayanan publik, maturitas SPIP, indeks profesionalitas ASN, dan pengelolaan arsip.

Selanjutnya, dalam pembekalan materi diisi oleh Kepala BPSDM, Kepala Badan Strategis Kebijakan Kumham, Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi, dan Inspektur Jenderal.

Kepala BPSDM, Iwan Kurniawan memaparkan dengan gamblang arah pembangunan SDM di lingkungan Kemenkumham sesuai prioritas pembangunan Presiden RI, Joko Widodo yakni peningkatan kualitas SDM.

“Pembangunan kualitas SDM sejalan dengan target Birokrasi Kelas Dunia Kemenkumham, yang mana SMART ASN 2024 harus memiliki integritas, nasionalisme."

"Profesionalisme, wawasan global IT dan bahasa asing, hospitality, networking dan, berjiwa entrepreneurship, "ungkap Iwan.

Dirinya mendorong jajaran Kemenkumham untuk dapat menjadi adaptif terhadap berbagai dinamika, terpelajar dengan memiliki tingkat literasi seperti baca dan menulis, dan memiliki ketangkasan (agile) dalam bekerja.

Materi selanjutnya disampaikan oleh Kepala BSK Kumham, Y Ambeg Paramarta bertajuk “Kebijakan Berbasis Bukti Dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Kebijakan Kemenkumham”.

Kebijakan berbasis bukti adalah kebijakan yang dirumuskan berdasarkan Kajian kebijakan yang mendalam dengan menempatkan bukti terbaik sebagai dasar untuk membantu pengambilan keputusan, memperoleh informasi penuh mengenai kebijakan, program dan kegiatan.

"Kebijakan berbasis data/bukti pada gilirannya berkolerasi positif terhadap peningkatan pelayanan publik pada BSK Kumham, Unit Eselon I, Kantor Wilayah dan UPT. Sehingga prinsipnya hal itu dapat meningkatkan kinerja Kemenkumham,” tutur Ambeg.

Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi, Asep Kurni dalam pemaparan materi terkait Pelaksanaan RB Tematik di Kanwil Kemenkumham menjarbakan arahan Presiden Joko Widodo tentang Reformasi Birokrasi Berdampak.