Waduh! Setahun Dukcapil Morotai Kebagian 1 Botol Tinta Ribbon, 12 Ribu E-KTP Antri untuk Dicetak

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Sekretaris Komisi I DPRD Pulau Morotai, Mahmud Kiat mengaku.

Pemkab Pulau Morotai hanya menganggarkan, 1 botol tinta Ribbon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pulau Morotai TA 2023.

Hal itu terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), antara Komisi I Pulau DPRD dengan Dukcapil Pulau Morotai, Senin (7/8/2023).

"Dari keterangan Kadukcapil, tinta Ribbon yang dianggarkan tahun 2023 ini hanya 1 botol,"

Baca juga: Tim Dephan Amerika Serikat Akan Pulangkan Tulang Jenazah Tentara Korban Perang Dunia II di Morotai

"Dan itu, hanya bisa melayani 400 E-KTP, di bulan pertama, sampai bulan ketiga, selanjutnya sudah habis,"katanya, Rabu (9/8/2023).

Sehingga adanya problem itu lanjutnya, ada banyak ribuan E-KTP dan administrasi kependudukan warga.

Yang tidak bisa lagi dicetak Dukcapil Pulau Morotai, selama tiga bulan terakhir, lantaran kehabisan tinta.

"Hasil RDP telah disampaikan oleh Kepala Dinasnya, bahwa problem."

"Telah disampaikan ke Bupati dan TAPD, bahwa ada hampir sekitar 12 ribu E-KTP."

"Yang belum bisa dicetak, penyebab cuman satu, karena soal tinta, "kesalnya.

Anggota DPRD dua periode ini mengatakan, persoalan itu sudah berjalan selama delapan bulan.

Dan tidak bisa diselesaikan, sehingga sampai saat ini pihak Dukcapil berharap ada perubahan anggaran.

Karena Dukcapil tidak ada lagi anggaran, untuk membeli tinta pencetakan E-KTP.

Tidak hanya itu, politikus dari Partai Golkar ini juga mengatakan sesuai hasil RDP.

Soal kebutuhan tinta, Dukcapil Pulau Morotai pernah mendapatkan bantuan dari Provinsi sebanyak 1 botol.

"Ada bantuan dari provinsi, terus lagi ada minta bantuan di Kabupaten lain,"

"Bayangkan saja, daerah yang besar ini, untuk pelayanan dasar berkaitan dengan E-KTP saja harus pinjam."

"Ini sangat memalukan untuk daerah ini, "kesalnya dengan nada tegas.

Olehnya itu, pihaknya berharap Pemkab Pulau Morotai menseriusi masalah ini.

Karena ada sekian ribu anak-anak mau melanjutkan studi, dan itu membutuhkan E-KTP.

Belum lagi tahun pemilu sekarang ini. Di mana Capil telah mendata bahwa.

Ada sekitar 7.000 data tambahan, dan KTP yang harus segera dicetak.

Dan itu Dukcapil sudah menyampaikan ke TAPD, namun TAPD dan Bupati hanya menyampaikan untuk menyiapkan dan memasukkan rancangannya.

"Saya kira Pemda harus segera diambil langkah, karena ini masuk pelayanan dasar, "pungkasnya .(*)