DPRD Minta Pemkab Jelaskan Anggaran Addendum Sejumlah Proyek, Diantaranya Pembangunan Morotai Mall

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Wakil Ketua DPRD Pulau Morotai, Judi R Danana mengatakan.

Setelah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), dengan Inspektorat Pulau Morotai, Rabu (9/8/2023).

Ada beberapa hal penting yang harus ditindaklanjuti, pada RDP selanjutnya dengan Inspektorat Pulau Morotai.

Salah satunya meminta sejumlah addendum proyek, yang dikerjakan Pemkab Pulau Morotai sekarang ini.

Baca juga: Sambut HUT RI ke 78 dan Mengenang Jasa Para Pahlawan, Pemkab Morotai Bagi-bagi Bendera Merah Putih

Sebab salah satu fungsi DPRD adalah pengawasan, karenanya harus tahu peruntukan anggaran tersebut.

"Sejauh ini belum diketahui pasti, aliran keuangan itu digunakan untuk apa?."

"Kami akan minta mereka sampaikan angka-angka pengembalian."

"Terus lagi sanksi bagi PNS, uangnya dikemanakan, "tegasnya, Kamis (10/8/2023).

Menurutnya, beberapa hari terakhir, pihaknya secara kelembaban memanggil semua OPD.

Untuk mempertanyakan hal-hal, yang menjadi problem mendasar.

Seperti TPP PNS, yang sudah hampir 3 bulan belum terbayarkan.

Kemudian soal operasional, lalu belanja modal dan masalah BUMDes.

"Keterangan kami terima, ada begitu banyak temuan-temuan yang di dapat Inspektorat."

"Sehingga kami berikan tenggat waktu, untuk menyiapkan semua laporan."

"Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah, dalam hal ini masalah belanja modal, "tegasnya.

Saat ditanya apa temuan, yang disampaikan Inspektorat saat RDP?

"Iya, RDP itu, Inspektorat menyampaikan ada pekerjaan masih tertunda, seperti RSUD Mudaffar Sjah dan Morotai Mall."

"Itu menjadi temuan mereka, baik itu dalam hal keterlambatan proyek pekerjaan."

"Sehingga kami menanyakan soal uang denda itu dikemanakan?, "pintanya.

Ia justru menyayangkan Inspektorat yang memiliki fungsi pengawasan tidak dibekali dengan anggaran mumpuni.

"Bayangkan saja setingkat Inspektorat tidak punya uang untuk laksanakan tugas-tugas pengawasan, "cecarnya.

Dengan begitu, kata dia jika DPRD Pulau Morotai sudah temukan data-data dari Inspektorat.

Baca juga: Pindah Tugas, Personel Kodim 1514 Morotai Lepas Kepergian Letkol Hariyanto Hendrik

Maka pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu melihat jika ada temuan yang memang tidak bisa ditolerir lagi.

Kata Judi DPRD akan serahkan ke APH atau kepada yang berwajib.

"Maka kita akan pressure terus karena ini menyangkut dengan hajat hidup orang banyak, "pungkasnya. (*)