Semaindo Desak KPK Usut Dugaan Penyalahgunaan Dana PEN Ratusan Miliar di Halmahera Barat

1 Pemeriksaan  pengelolaan Pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, belanja makanan dan minuman pada bagian umum perencanaan dan keuangan sekretaris daerah dan badan pengelolaan daerah melebihi standar biaya.

Pembayaran pekerjaan Pembangunan jalan sirtu Desa Bukubualawa Tauro dan Hatebicara Halmahera Barat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Pengelola retribusi pada 2 SKPD belum sesuai ketentuan.

2. Kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa dan belanja modal tahun anggaran 2022 pada 4 SKPD.

3. Belanja barang jasa konsultansi pada dinas Kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana melebihi kewajibannya.

4. Denda keterlambatan atas belanja modal pada 6 SKPD belum dikenakan sebesar.
Kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa dan belanja modal tahun anggaran 2022 pada 4 SKPD.

5. Denda keterlambatan atas belanja modal pada 6 SKPD.
Belanja modal Gedung dan bangunan pada dinas Pendidikan dan kebudayaan melebihi kewajibannya.

6. Kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa dan belanja modal tahun anggaran 2022 pada 4 SKPD.

“Dan masih banyak lagi. Karena itu kami desak KPK RI segera usut masalah ini,”tegasnya.

“Kami juga Meminta KPK mengusut 7 Item program pembangunan di Halmahera Barat yang diduga tidak sesuai dengan Sub Anggaran yang telah di tentukan. KPK sebagai Lembaga anti rasuah harus mengeluarkan surat Sprindik Untuk dugaan kasus Tindak pidana korupsi Dana PEN,"tegas  Inggrid.(*)