Sidak DPRD Dinilai Cari Sensasi, Kali Ini Soroti Pembangunan dan Fasilitas RSUD Ir Soekarno Morotai

TRIBUNTERMATE.COM, MOROTAI - Komisi Gabungan DPRD Puau Morotai, tampaknya gencar lakukan Sidak.

Sebelumnya, Sidak dilakukan di Kantor BPKAD Pulau Morotai, Jumat (11/8/2023) kemarin.

Hal serupa juga dilakukan, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dr Toni Humbals.

Mantan Direktur RSUD Ir Soekarno Morotai itu, dicecar banyak pertanyaan.

Baca juga: Pemprov Maluku Utara Bebaskan 5 Hektar Lahan untuk Pembangunan Bandara Sultan Nuku

Pada RDP yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Pulau Morotai, Rasmin Fabanyo itu.

Usai RDP sekitar pukul 14.00 WIT, mereka bersama-sama ke RSUD Ir Soekarno Morotai.

Sesampainya, mereka berkeliling Rumah Sakit sambil sesekali bertanya ke dr Toni Humbals.

Kapan dibangun ruang-ruang itu?, dan nilai pembangunannya berapa?.

dr Toni Humbals pun menjawab, satu persatu pertanyaan mereka.

Sambil menunjukan sejumlah ruangan, yang tampak kosong Alat Kesehatan (Alkes).

Rasmin Fabanyo mengatakan, maksud dan tujuan Sidak untuk meminta kejelasan Dinas Kesehatan Pulau Morotai.

Baik itu anggaran pembangunan, dan alasan apa Alkes tak ada di ruangan, yang semestinya ada.

"Kita akan minta kejelasan, dari Dinas Kesehatan dan pihak Rumah Sakit."

"Rumah Sakit begini besar, tapi ruangannya banyak mubazir (kosong,red)."

"Kemudian, fasilitasnya juga kurang memadai, "katanya, Sabtu (12/8/2023).

Pihaknya juga mempertanyakan, anggaran pembangunan RSUD Ir Soekarno Morotai.

Yang dirasanya begitu besar, namun dinilai tidak sesuai dengan peruntukannya.

"Bangunan fisik yang Rp 35 miliar sekian itu, tidak difungsikan."

"Ruang HC dan OK tidak difungsikan. Dibangun tahun 2018, anggarannya Rp 10 miliar."

"Begitu juga IPAL, pagunya sekitar Rp 5 miliar, ada ruang Reservasi anggarannya Rp 9,9 miliar."

"Begitupun dengan ruang operasi yang anggarannya Rp 2 miliar, tapi tidak difungsikan, "semprotnya.

Sehingga pekan depan, pihaknya akan memanggil pihak-pihak terkait untuk mempertanyakan hal tersebut.

"Makanya ini yang akan dievaluasi, semuanya kita akan panggil termasuk PPK-nya."

"Supaya pemerintahan ini , jangan lagi berpikir untuk kepentingan orang lain saja."

"Tapi setidaknya mereka berpikir, untuk kepentingan masyarakat umum, "harapnya.

Di lain sisi, sejumlah warga menilai Sidak yang dilakukan para Politikus ini.

Hanya mencari sensasi diakhir masa jabatan. Yang seharusnya dilakukkan ialah.

Mengecek pembangunan RSUD Ir Soekarno Morotai, saat pekerjaan berjalan.

Sehingga tak terkesan cari nama di akhir masa jabatan, atau dipolitisasi adanya gerakan itu.

Baca juga: Wagub Malut dan Deputi KSPK Hadiri Rembuk Stunting di Halut

"Kan Politis sekali, masa tahun pembangunan tidak ada satu anggota pun membuat gerakan itu."

"Ini ada apa? kami sebagai warga melihat adanya gerakan ini hanya mencari panggung."

"Dari dulu tidak ada seperti ini, masa di masa Pj Bupati ini baru mereka dor-dor seperti ini, "kesalnya. (*)