Dugaan Pencemaran Sungai Sagea di Halmahera Tengah Diambil Alih Pemerintah Pusat

TRIBUNTERNATE.COM - Kepala DLH Maluku Utara, Fachruddin Tukuboya  menegaskan polemik dugaan pencemaran Sungai  Bokimaruru di desa  Sagea Halmahera Tengah, diambil alih pemerintah pusat.

Itu melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Alhamdulillah  pemerintah pusat juga ikut perhatikan masalah ini,” ucap Fachruddin kepada  TribunTernate.com, Selasa (19/9/2023).

Menurut dia masalah ini langsung diambil alih bidang Direktorat Penegakan Hukum KLHK.

Itu setelah menggelar rapat bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam hal ini lewat Dinas Lingkungan Hidup, Balai Gakkum Maluku-Papua, DLH Halmahera Tengah, dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Ake Malamo.

Rapat ini  dipimpin Direktur Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi KLHK Ardyanto Nugroho.

Baca juga: Buntut Pencemaran Sungai Sagea Halmahera Tengah, Mahasiswa Sebut Abdul Ghani Kasuba Menghilang

Hadir pula Ketua Forum Koordinasi DAS Ake Malamo Sri Haryanti Hatari, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Halteng Rivani Abdul Radjak, Sekretaris Dinas Kehutanan Ahmad Zakih dan Kepala BPDAS Akemalamo.

"Rapat ini seharusnya digelar Senin (18/9/2023) tapi diundur ke Selasa (19/9/2023) hari ini," ungkap Kepala DLH Malut Fachruddin Tukuboya.

Ia menjelaskan, dalam rapat tersebut  Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyampaikan laporan terkait rekomendasi penghentian sementara beberapa kegiatan perusahaan tambang.

DLH Halmahera Tengah dan Forum Koordinasi DAS Ake Malamo juga menyampaikan hasil laporan yang sama usai kunjungan lapangan.

“Hasil rapat ini, Gakkum KLHK akan turun untuk investigasi dugaan pencemaran Sungai Sagea," tandasnya mengakhiri. (*)