Diduga Gelapkan DD, Warga Desak Bupati Halmahera Selatan Berhentikan Kades Bori

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Puluhan warga tergabung dalam LSM Kalesang Anak Negeri (Kane), menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Inspektorat Halmahera Selatan, Selasa (3/10/2023).

Massa meminta Inspektorat melakukan audit khusus pengunnaan Dana Desa (DD) Bori Kecamatan Bacan Timur tahun 2022-2023.

Pasalnya, kepala desa (Kades) Bori Abdullah diduga Piter mengelapkan DD tersebut sebanyak Rp 335 juta lebih.

Selain itu, massa juga menyebut Kades Bori tidak membayar insentif kaur desa, RT/RW, guru PAUD, TPQ badan sarah hingga kader Posyandu.

Karena itu, mereka mendesak kepada Bupati Halmahera Selatan agar secepatnya mengambil langkah tegas, dengan cara memberhentikan Abdullah Piter dati jabatan Kades Bori.

“Kami dan masyarakat Bori mendesak Pak Bupati agar segera memberhentikan Kades dari jabatannya,” ujar Ketua LSM Kane, Rizal, saat berorasi.

Rizal mengatakan dugaan penggelapan DD Bori itu telah disuarakan LSM Kane ke Inspektorat ketika menggelar aksi unjuk rasa.

Tetapi, lembaga pengawas internal pemerintah daerah itu belum mengambil langkah audit.

“Sehingga hari ini kami bersama masyarakat Bori kembali menyuarakan. Karena ada hak-hak warga yang dieksploitasi,” kata dia.

Baca juga: Masuk Hari Terakhir, KPU Halmahera Selatan Baru Terima Hasil Pencermatan DCT 4 Parpol

Menanggapi tuntutan massa, Irban V Bidang Investigasi Inspektorat Halmahera Selatan Husni Mubarak mengaku masalah Desa Bori saat ini tengah ditangani bagian Irban II.

Ia pun mengatakan, bakal menyampaikan tuntutan masaa aksi ke Inspektur Inspektorat Halmahera Selatan Asbur Somadayo untuk ditjndaklanjuti.

“Initinya kita akan sampaikan tuntutan-tuntutan ini. Karena masalah ini sudah ditangani Irban II, tapi mereka ada tugas luar untuk saat ini,” kata Husni ketika hering bersama massa aksi.

Mendengar penjelasan pihak Inspektorat, massa pun membubarkan diri dengan tertib.

Namun saat aksi berlangsung, massa sempat saling dorong dengan persoenl Satpol PP yang melakukan pengamanan.

Mereka memaksa masuk ke dalam Kantor Inspektorat Halmahera Selatan untuk menemui para pejabat terkait.(*)