BPBJ Maluku Utara Akui Masih Banyak Pengguna Barang Jasa Belum Input ke SPSE

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Biro Pengadaan Barang Jasa (BPBJ) Setda Maluku Utara, menggelar Rapat Kerja (Raker) Pengadaan Barang dan Jasa lingkup Pemprov Maluku Utara.

Raker ini bertajuk Pengadaan barang jasa yang berkelanjutan untuk Maluku Utara sejahtera.

Yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Maluku Utara, Samsuddin A Kadir.

Kegiatan ini dihadiri Ridwan Arsan selaku Plt Kepala BPBJ dan puluhan peserta.

Baca juga: 45 Anggota DPRD Maluku Utara Gelar Reses Masa Sidang ke III 2023

Berlangsung antusias di Gamalama Room Sahid Bela Hotel Ternate, Rabu (18/10/2023).

Dalam kesempatan itu ia menuturkan, bahwa Raker ini bertujuan membicarakan tiga pembahasan.

Pertama Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), karena masih banyak pengguna barang jasa belum menginput lewat SPSE.

"Saya harus mewajibkan hal itu, karena laporannya sampai ke KPK."

"Di mana ada Monitoring Center Of Prevention (MCP) KPK tentang SPSE, "ungkapnya, Kamis (19/10/2023).

Lanjut Ridwan, apalagi proses pengadaan secara langsung, seharusnya 100 persen.

Tapi dari hampir 2000 paket hanya 52 persen yang terinput didalam SPSE, yang lain masih menggunakan manual.

Meski demikian, dalam sistem rencana umum pengadaan terinput dalam SPSE.

Dan masuk pada prosesnya menggunakan manual, dimana itu memang dibolehkan.

"Namun alangkah baiknya menggunakan SPSE supaya semua bisa teratur dan terlapor secara keseluruhan, "jelasnya.

Bahkan, yang kedua mengenai SDM. Karena tahun 2024, yang dapat menjadi PPK atau PPTK di lingkup OPD.