BPJS Kesehatan Ternate Siap Perkuat Keterbukaan Informasi Publik, Gandeng KIP dan Diskominfo

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE-BPJS Kesehatan Cabang Ternate menggandeng Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Maluku Utara dan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfo) Provinsi Maluku Utara untuk menguatkan penyebaran informasi dan pengelolaan informasi publik.

Khususnya terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada masyarakat.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Ivan Ravian menyatakan sinergi yang dibangun dilakukan untuk melakukan monitoring informasi secara komprehensif sehingga informasi dapat tersampaikan dengan baik dan benar kepada masyarakat.

"Sinergi ini dilakukan untuk mengedukasi dan monitoring pemberitaan yang dilakukan oleh rekan media setempat,"

"Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan tambahan ilmu agar rekan media dapat menjadi wadah informasi yang komprehensif dan akurat serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan implementasi program JKN, dan ujungnya berdampak pada meningkatnya citra positif dari BPJS Kesehatan secara keseluruhan,” ucap Ivan dalam kegiatan Media Relation pada Rabu (27/9/2023).

Ivan mengatakan, saat ini media massa memiliki peran yang besar dalam melakukan penyebaran informasi terkait dengan Program JKN kepada masyarakat.

Media yang memiliki jangkauan informasi yang luas diharapkan dapat menyampaikan dan mensosialisasikan informasi secara komprehensif, tepat, benar dan akurat, serta berperan sebagai media kontrol informasi dan sarana pendidikan bagi masyarakat terkait dengan program JKN.

Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara, Ismat Sahupala mengatakan apresiasi yang besar kepada BPJS Kesehatan untuk dapat melakukan kegiatan bersama dengan rekan media di Ternate, terutama dalam membahas terkait dengan Pengelolaan Informasi Publik.

Menurutnya, di wilayah Kota Ternate baru beberapa instansi yang mengimplimentasikan ketentuan terkait keterbukaan informasi publik.

Contohnya seperti adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap unit kerja, standar prosedur permohonan data dan informasi,

Pengkategorian informasi publik dan rahasia, penanggulangan kebocoran dan sengketa yang terjadi.

"Hal-hal tersebut belum diatur oleh kebanyakan instansi di Ternate," ucap Ismat.

Ismat mengapresiasi BPJS Kesehatan yang telah mengimplementasikan ketentuan yang terdapat dalam keterbukaan informasi publik.

Menurutnya, upaya tersebut bisa menjadi contoh terhadap instansi lain sehingga mendukung upaya keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Selain itu, dirinya mengungkapkan bahwa hal tersebut sangat penting di era keterbukaan informasi seperti sekarang, terutama instansi atau lembaga publik yang biasanya menjadi sorotan publik dan media dalam pemberian informasi ke masyarakat.