BREAKING NEWS: Dinas Lingkungan Hidup Ternate Hentikan Operasi Galian C di Sulamadaha

TRIBUNTERNATE.COM - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate menutup sementara aktivitas galian C milik CV Dragon yang beroperasi dilingkungan RT01/RW01, Kelurahan Sulamadaha Kota Ternate.

Alasan DLH menutup itu karena menemukan sejumlah  masalah  di lapangan yang dianggap fatal.

Misalnya, dugaan penyelahgunaan izin pemerataan lahan untuk aktivitas galian C.

Sebelum itu aktivitas galian C ini memang sudah dikeluhkan warga di lingkungan RT01/RW01, kelurahan setempat.

Sebab, ada sekitar  enam unit rumah  warga terancam roboh jika terjadi longsor akibat aktivitas galian C tersebut.

“Kami sudah hentikan aktivitas CV Dragon sementara waktu. Itu berdasarkan hasil rapat dengan  sejumlah instansi,”kata Sarif Tjan selaku Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan DLH Kota Ternate, Kamis (2/11/2023).

Dia menyampaikan  dalam rapat dengan sejumlah pihak itu disepakati  beberapa poin.

Antara lain, perusahan pengelola galian C itu harus membuat  talud, teras sering, pagar pembatas maupun reboisasi.

Mereka juga harus membuat waduk guna mengalirkan air sewaktu  musim hujan.

“Kemudian semua pekerja di galian C harus dilaporkan ke  Dinas Ketenagakerjaan dan BPJS. Lalu tenaga kerja mengutamakan warga  setempat,”tegasnya.

Baca juga: Berkas Kasus Penghilangan Nyawa di Desa Tikong Diserahkan ke JPU Kejari Taliabu

Kemudian lanjut Sarif, CV Dragon juga harus melengkapi sertifikat dari pertanahan jika sudah  mendapatkan  izin dari  KPPR.

"Poin itu yang kami sepakati dan saran dari Pertanahan itu lengkapi sertifikat jika sudah menerima izin dari KPPR. Jadi  itu diberikan waktu selama 15 hari sudah  harus tuntas," ungkapnya.

Parahnya lagi, kata Sarif kurang lebih enam tahun beroperasi tetapi pihak perusahan ini tak memiliki izin beroperasinya alat berat.

Sehingga dari pertemuan itu, CV Dragon diminta harus memenuhi semua keputusan dan aturan yang ada di Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

"Jadi semua pekerjaan itu tidak ada izin, karena izin dilokasi tersebut adalah izin pemerataan  dan izin jual beli material pasir selama ini adalah ilegal,"ungkapnya.

Atas dasar itulah maka lanjut dia aktivitas galian C ditutup selama kesepakatan beberapa poin belum terpenuhi.

Penasehat Hukum CV Dragon Muhammad Tabrani menyampaikan, bahwa yang menjadi masalah selama ini bukan keluhan  masyarakat melainkan ulah beberapa oknum tertentu di seputaran lingkungan tersebut.

“Kami sudah adakan  pertemuan dengan warga. Dan dari situ semuanya terungkap ternyata cuman ulah beberapa oknum yang mengatasnaman warga. Intinya kami sudah sepakati untuk penuhi permintaan warga seperti membuat talud, teras sering sesuai dengan arahan UKL-UPL,”jelasnya.

Disinggung soal izin pemerataan lahan bisa digunakan dalam aktivitas galian C, Tabrani mengatakan, bisa dilakukan dalam aktifitas galian C, karena itu berdasarkan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau perda nomor 2 tahun 2012.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Bahtiar Teng mengatakan, izin pemerataan lahan digunakan untuk aktivitas galian C tentu melanggar aturan.

Kata dia, DPMPTSP Kota Ternate tidak miliki wewenang menerbitkan izin galian C.

“Kalau galian C harus izin ke provinsi. Di sistem (OSS) itu torang hanya izin pemerataan lahan,” ungkapnya.

Selanjutnya kata Bahtiar, untuk kasus galian C di Sulamadaha, tim terpadu terdiri dari beberapa OPD seperti DPMPTSP, DHL.

“Pertanahan dan lainya bakal melakukan rapat koordinasi untuk mengetahui potensi pelanggaran yang dilakukan CV Dragon. Setelah itu diberikan sanksi sesuai regulasi,” tandasnya.