Jelang Pemilu 2024 ‘Krsna Kie Raha’ Polda Maluku Utara Resmi Digunakan Warga Maluku Utara

Kata Kapolda, rangkaian permasalahan tersebut berujung pada sengketa pemilu maupun pilkada di mahkamah konstitusi atau terjadinya konflik terbuka antar pendukung paslon maupun caleg.

Contoh kasus pelanggaran pemilu di wilayah Maluku Utara yang berujung pada keputusan mahkamah konstitusi (MK).

Untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) yakni pada pemilu 2014 di Kabupaten Halmahera Selatan serta konflik pilkada Halteng tahun 2012 yang berujung pada pembakaran kantor camat Patani Utara.

Selain itu lanjut Kapolda, berdasarkan hasil survey Bawaslu, Mabes Polri dan Polda Malut bahwa wilayah Maluku Utara masuk kategori rawan tingkat nasional pada pelaksanaan pemilu 2024.

“Hal ini menjadi kompleks dengan kondisi geografis kepulauan, rentan kendali antar wilayah serta minimnya infrastruktur pendukung di wilayah Kepulauan,” ucap Jederal bintang dua ini saat memberikan sambutan di acara dilaunching aplikasi Krsna Kie Raha di Royal Resto Ternate, Selasa (21/11/2023).

Lebih lanjut Kapolda mengaku, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Maka dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi sehingga suksesnya pelaksanaan pemilu merupakan prioritas agenda nasional.

Dengan melihat sejarah pelaksanaan pemilu dan potensi konflik serta kerawanan di wilayah Maluku Utara.

Maka diperlukan adanya ide dan gagasan yang melibatkan seluruh stakeholder di wilayah Maluku Utara dalam penanganan kerawanan serta potensi konflik pemilu.

Sehingga dengan melihat kondisi tersebut maka projek leader menggagas proyek perubahan “akselerasi penanganan kerawanan pemilu melalui kolaborasi pemerintah daerah yang di branding dengan akronim krsna kieraha ini bisa cukup membantu.

Dalam aplikasi ini jenderal bintang dua menyebut, ia selaku mentor Kombes Pol Hadi Wiyono peserta PKN TK I angkatan (58) tahun 2023 yang  membuat proyek perubahan dengan krsna kie raha, memberi apresiasi pada bapak ibu sekalian yang telah memberikan dukungan.

Sehingga konsep proyek perubahan yang digagas telah dapat diaplikasikan pada 2 lokus wilayah yakni Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Tengah.

Kedepannya, kata Kapolda proyek perubahan ini akan diteruskan ke wilayah Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Maluku Utara sehingga diharapkan dapat menjadi role model pada tingkat nasional.

“Proyek perubahan krsna kie raha melibatkan seluruh stakeholder terkait serta komponen masyarakat.

Sehingga hasil yang diharapkan dapat berdampak pada pelaksanaan pemilu 2024 nantinya berjalan dengan aman tertib dan lancar,” harap Kapolda.

Diketahui dalam kegiatan launching proyek perubahan Krsna Kie Raha ini dihadiri langsung.

Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, Kapolda Malut, Sekretaris Badan Penanggulangan Perbatasan Kemendagri RI.

Forkompinda Maluku Utara, para Bupati dan Walikota, Ketua KPUD Malut dan Kabupaten/kota, ketua Bawaslu Malut dan Kabupate/kota.(*)