Megawati Sindir Penguasa Saat Ini Mirip Orde Baru, TKN Prabowo-Gibran: Kan Dibentuk Ibu Sendiri

TRIBUNTERNATE.COM - Sindiran yang dilontarkan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri soal penguasa saat ini mirip rezim Orde Baru mendapat tanggapan dari beberapa pihak.

Seperti, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana hingga Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Diketahui, sindiran itu disampaikan Megawati kala mencurahkan uneg-uneg dan kekesalannya dalam pidato di Rakornas Relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023). 

Dalam pidatonya, Megawati menyebut pihak yang saat ini baru berkuasa di Indonesia hendak bertindak seperti di rezim orde baru. 

Tanggapan Staf Khusus Presiden

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menuturkan, siapa pun boleh mengutarakan pendapatnya karena Indonesia adalah negara demokrasi. 

"(Indonesia) Itu negara demokrasi ya. Semua orang bisa berpendapat, membuat penilaian." 

"Saya kira itu cermin negara demokrasi," kata Ari di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023).

Ari pun enggan berkomentar lebih lanjut mengenai pernyataan Presiden ke-5 RI itu. 

"Itu domain Ibu Mega untuk partai politik," ujar Ari. 

Baca juga: Biaya Haji 2024 Rp93,4 Juta, Jemaah Bayar Rp56 Juta, Simak Rincian Kenaikan Biaya Haji Sejak 2014

Baca juga: Megawati Kritik Penguasa Saat Ini, Sampaikan 5 Poin, Indikasi Pecah Kongsi PDIP dan Jokowi?

Tanggapan TKN Prabowo-Gibran

Sementara itu, Sekretaris Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, menilai pernyataan Megawati adalah bentuk kegelisahan partai pengusung yang gagal menjadikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai petugas partai politik. 

Meski demikian, Nusron menghormati pernyataan Megawati itu. 

Ia juga menghormati Megawati sebagai Presiden ke-5 RI dan putri dari Presiden ke-1 RI, Ir. Soekarno. 

"Statement yang disampaikan Bu Mega itu adalah statemen kegelisahan sebagai orang tua, kegelisahan sebagai partai pengusung yang kebetulan sebetulnya berharap supaya Pak Jokowi itu dijadikan alat partai politik dan petugas partai politik tertentu."