Kepala Badan Intelejen Negara Daerah Maluku Utara Deklarasi Netralitas Jelang Pemilu 2024

TRIBUNTERNATE.COM - Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (KaBinda) Provinsi Maluku Utara, Brigjen Benny Bintoro memimpin langsung deklarasi netralitas ASN, TNI-Polri dan Penyelenggara Pemilu lewat rapat Komite Intelijen Negara (Kominda) Maluku Utara, Rabu (6/12/2023).

Rapat ini diikuti l terdiri dari perwakilan pemerintah Provinsi, Polda Maluku Utara,

Korem 152/BBl, Lanal Ternate, Lanal Morotai, Kemenkumham, KPU dan Bawaslu.

Pertemuan itu sekaligus  penandatanganan pakta integritas.

Kabinda Maluku Utara, Brigjen TNI Benny Bintoro mengatakan Netralitas ASN, TNI-Polri dan Penyelenggara Pemilu adalah sebuah keniscayaan dalam menjaga profesionalisme.

Kabinda Maluku Utara mengapresiasi seluruh jajaran Kominda serta penyelenggara Pemilu yang menyampaikan komitmennya untuk netral pada Pemilu 2024.

“Secara formal, pengawas Pemilu dan Pemilihan Serentak adalah Bawaslu, tetapi pada hakekatnya dalam pelaksanaannya pengawas bisa dilakukan oleh siapapun, terutama oleh warga,” katanya.

Dia menjelaskan untuk menghadirkan Good Governance dan Clean Government, Sanksi pun adalah keniscayaan bila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang jauh dari profesionalitas dalam pelaksanaan pesta demokrasi 2024 mendatang.

”Saya mengingatkan kepada para ASN, TNI-Polri dan Penyelenggara, selain menjaga netralitas pemilu. Juga diminta untuk menggunakan sosial media dengan bijak dan juga tidak mudah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya,” pesannya.

Baca juga: Lewat Pakta Integritas, Polres Ternate Netral di Pemilu 2024, Ada Saksi Menanti

Tambah jenderal bintang satu ini, ASN, TNI-Polri dan Penyelenggara juga harus menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan kondusifitas Pemilu.

Ia berharap ikrar yang telah diucapkan, dilaksanakan dan diwujudkan dalam perilaku seluruh peserta di instansi masing-masing.

“Kita bisa menjadi bagian dari yang bisa mengendalikan diri kita, dan mengedukasi lingkungan terdekat untuk suksesnya penyelenggaraan Pemilu,” katanya.

Lanjutnya untuk kerawanan yang ada dalam pemilu di Maluku Utara ini relatif kondusif namun tetap pengawasan dan antisipasi selalu di lakukan bersama dengan stakeholder yang ada.

” Tugas kita ini semua adalah bagaimana menciptakan pemilu  di Maluku Utara yang aman, damai dan kondusif, sedangkan untuk permasalahan  ketidaknetralan ASN maupun aparat TNI -Polri.

Akan di tindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku. Tugas kami (Binda ) adalah pengawasan dan melaporkan sesuai bukti -bukti yang ada,” pungkasnya.(*)