Link PDF Materi Ujian CAT SKB CPNS 2023 untuk Analis Perkara Keadilan hingga Analis Legislatif

TRIBUNTERNATE.COM - Para peserta Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2023 berhak mengikuti tahap selanjutnya, yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), jika sudah dinyatakan lolos ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

SKB bertujuan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan.

Perlu diketahui, ujian SKB CPNS 2023 digelar dengan dua metode, yakni Computer Assisted Test (CAT) dan Non-CAT.

Namun, pelaksanaan ujiannya berbeda-beda, tergantung instansi.

Sebelum ujian SKB CPNS 2023, kamu perlu mempelajari kisi-kisi materinya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memberikan kisi-kisi soal materi seleksi kompetensi bidang (SKB) CPNS 2023 dengan Computer Assisted Test (CAT).

Hal itu tertuang dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/3187/M.SM.01.00/2023 tanggal 22 November 2023.

Berikut kisi-kisi materi soal SKB CPNS 2023 berbagai jabatan:

1. Analis Legislatif Ahli Pertama
Kompetensi Umum:

Konsep pembagian kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif)
Konsep sistem pembentukan peraturan perundang-undangan
Kompetensi Khusus:

UU MD3
Peraturan Presiden tentang Setjen DPR RI
Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2022
Konsep dasar, teknik dan metode analisis
Konsep analisis deskriptif
Konsep dasar, teknik, dan metode asistensi dalam melakukan asistensi keahlian untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga legislatif
Konsep dan teknik pemaparan hasil analisis
Baca Juga: Jadwal Libur Sekolah Desember 2023, SD hingga SMA Liburan Akhir Tahun 2 Minggu

2. Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama
Kemampuan Umum:

Penyelenggaraan Negara
Kelembagaan DPR dan DPD
Manajemen ASN

Kemampuan Khusus:

Sistem Pendukung (Supporting system) DPR dan DPD
JF Analis Pemantauan
Pengkajian Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

3. Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama
Kemampuan Umum:

Perencanaan Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pengelolaan Data dan Informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Advokasi Kebijakan Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kompetensi Khusus:

Penyusunan Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Diseminasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penyelenggaraan Program Pendidikan, Pelatihan, Sertifikasi, Sosialisasi, Kampanye Antikorupsi, dan pembinaan peran serta masyarakat
Fasilitasi Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK
Baca Juga: Berapa Batas Waktu Pengerjaan Soal SKB CPNS 2023? Begini Penjelasannya

4. Analis Perkara Peradilan
Kemampuan Umum:

Pasal 24 UUD 1945
UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
UU 14/1985 tentang MA jo. UU 3/2009
UU 2/1986 jo. 49/2009 (Peradilan Umum)
UU 7/1989 jo. UU 3/2006 (Peradilan Agama)
UU 5/1986 jo. UU 9/2004 jo. UU 51/2009
UU 30/2014 (Peradilan TUN) 8 UU 31/1997 (Peradilan Militer)
UU 46/2009 (Pengadilan Tipikor) 10 UU 2/2004 (Pengadilan Hubungan Industrial)
UU 31/2004 jo. UU 45/2009 (Pengadilan Perikanan)
UU 37/2004 (Pengadilan Niaga)
UU 26/2000 (Pengadilan HAM)
UU 11/2012 (Pengadilan Anak)
UU 14/2002 (Pengadilan Pajak)
UU 3/2006 (Mahkamah Syar'iyah)

Baca juga: Substansi Penilaian dan Materi Ujian SKB CPNS 2023 untuk 4 Formasi di Kejaksaan RI

Kemampuan Khusus:

Pembagian Hukum berdasarkan fungsi (hukum privat dan publik)
Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) dan Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg)
Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA/UU 11/2012)
Perma 1/2016 (Mediasi di Pengadilan)
Kekhususan hukum acara pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga
KUHP (existing), KUHP Baru (UU 1/2023), KUH Perdata (umum), UU di luar KUHP/KUHPerdata (khusus); UU Tipikor, UU TPPU, UU Perikanan, UU HAM, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, UU Narkotika, UU TPPO, UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU Minerba, UU PPLH (Lingkungan Hidup), UU KDRT, UU TPKS (kekerasan seksual), UU Fidusia, UU Perpajakan, UU Kehutanan, UU Hak Tanggungan, UU Pokok Agraria, UU Kepailitan dan PKPU, UU Parpol, UU Arbitrase, UU Keterbukaan Informasi Publik
Asas keberlakuan undang-undang menurut waktu dan tempat, Asas kekuasaan kehakiman, Asas hukum acara pidana dan perdata
Sumber hukum nasional (undang-undang, yurisprudensi, traktat, kebiasaan dan doktrin)
Sistem pembuktian dalam perkara pidana
Sistem pembuktian dalam perkara perdata
Upaya hukum di MA (upaya hukum biasa dan luar biasa)
Perkara Grasi (UU 22/2002 jo. UU 5/2010)
Bantuan hukum (Posbakum)
Layanan administrasi perkara secara elektronik (SIPP, SIAP, Direktori Putusan)
Layanan persidangan secara elektronik (eCourt/e Litigation)

Link PDF kisi-kisi materi soal SKB CPNS 2023 jabatan lainnya dapat diunduh di sini.

Jadwal SKB CPNS 2023

Pengumuman Hasil SKD CPNS: 20-22 November 2023
Masa Sanggah: 23-25 November 2023
Jawab Sanggah: 23-27 November 2023
Pengolahan Nilai SKD CPNS Hasil Sanggah: 26-30 November 2023
Pengumuman Pasca Sanggah: 27 November-2 Desember 2023
Pelaksanaan SKB CPNS Non CAT: 3-22 Desember 2023
Pemetaan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT (Input Lokasi SKB): 3-5 Desember 2023
Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi: 6-8 Desember 2023
Penarikan data final: 9-10 Desember 2023
Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT: 11-12 Desember 2023
Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT: 13 - 15 Desember 2023
Pelaksanaan SKB CPNS dengan CAT: 16-22 Desember 2023
Integrasi Nilai SKD dan SKB: 23 Desember 2023-4 Januari 2024
Pengumuman Kelulusan: 5-12 Januari 2024
Masa Sanggah: 13-15 Januari 2024
Jawab Sanggah: 13-19 Januari 2024
Pengolahan Nilai Seleksi Hasil Sanggah: 15-20 Januari 2024
Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah: 16 -22 Januari 2024
Pengisian DRH NIP CPNS: 23 Januari -21 Februari 2024
Usul Penetapan NIP CPNS: 22 Februari -22 Maret 2024
 
 Artikel ini tayang di KompasTV