Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Halmahera Selatan

Angkat 2 Kepala Sekolah Jadi Karateker Kades, DPRD Halmahera Selatan Desak Bupati Ganti

Komisi I DPRD Halmahera Selatan menyoroti pengangkatan dua kepala sekolah (Kepsek) menjadi karateker Kades

|
Penulis: Nurhidayat Hi Gani | Editor: Mufrid Tawary
Tribunternate.com
PARLEMEN: Wakil Ketua Komisi I DPRD Halmahera Selatan Ridha Hasyim. Ia mendesak Bupati mengganti dua Kepsek yang diangkat jadi karateker Kades, Kamis (4/1/2023). 

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Komisi I DPRD Halmahera Selatan menyoroti pengangkatan dua kepala sekolah (Kepsek) menjadi karateker Kepala Desa (Kades) Tawabi dan Pulau Gala Kepulauan Joronga.

Lembaga wakil rakyat itu menilai pengangkatan ASN dengan jabatan fungsional guru menjadi karateker Kades dapat merusak tatanan pendidikan.

"Ini proses belajar mengajar akan terganggu. Padahalkan almarahum Usman Sidik dan Bassam Kasuba itu sudah komitmen tidak akan angkat guru jadi karateker Kades," ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Halmahera Selatan Ridha Hasyim, Kamis (4/1/2024).

Ridha menyebut, Camat Kepulauan Joronga telah mengusulkan dua nama pegawai Kantor Camat melalui Komosi I DPRD untuk mengisi kekosongan jabatan Kades di dua desa tersebut.

Baca juga: Atasi Polemik Seleksi PPPK 2024, Pemkab Halmahera Selatan Diminta Siapkan Regulasi

Tetapi, usulan itu justru tidak ditindaklanjuti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) ke Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba.

"Sehingga kami meminta agar Bupati mengganti dua Kepsek yang diangkat jadi Kades itu dan mengangkat dua pegawai Kantor Camat menjadi karateker, karena itu sudah diusulkan," pintanya.

Politikus Partai Gerindra ini juga menyatakan pengangkatan dua Kepsek itu ada unsur kepentingan politik di Pemilu 2024.

Karena itu, Ridha mendesak Bassam Kasuba agar meminta DPMD untuk melalukan evaluasi dan segera mengganti dua Kepsek yang diangkat jadi Kades itu.

"Jadi pengangkatan ini ada kepentingan politik di dalam. Cuma kita jang bicara soal politik, tapi ini soal keterlibatan tenaga guru dan pemerintah desa. Sekali lagi kami meminta Bupati untuk ganti," pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved