Anggaran Operasional Lapangan Tak Diakomodir, Dinas PUPR Maluku Utara Was-Was

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- Dinas PUPR Maluku Utara terlihat sangat was-was saat ini lantaran anggaran operasional pemeliharaan sejumlah kegiatan fisik bersumber dari APBN  tak diakomodir dalam APBD tahun 2024.

Plt Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Yerrie Pasillia saat ditemui mengaku, di pihaknya ini menangani pekerjaan dari sumber APBN seperti DAK yakni jalan dan jembatan yang setiap tahun harus dilakukan survei kondisi jalan.

"Jika anggaran operasional tahun ini terkait survei operasional kondisi jalan tak ada maka teman-teman tak akan bisa turun lapangan, jika tak bisa maka dipastikan tak ada pelaporan ke pusat dan itu bisa-bisa tahun 2025 kita tak kebagian DAK dari APBN," ucap dia, Senin (8/1/2024).

"Kenapa tak kebagian DAK di 2025 nanti, karena data lapangan tak bisa diambil dan pengusulan juga tak akan bisa dilakukan," sambungnya.

Baca juga: Soal DOB Sofifi di Tahun 2024, Ini Tanggapan Akademisi

Menurutnya, bahkan seperti pekerjaan fisik dari irigasi yang bersumber DAK juga, itu tahun ini anggaran operasional pemeliharaan (OP)juga tak diakomodir dalam usulan APBD.

"Padahal OP ini juga harus dilakukan setiap tahun karena anggaran melekat di APBD setiap tahun, tetapi tahun 2024 anggaran tersebut tak ada dan jika kita tak lakukan semua bagaimana DAK bisa turun tahun depan," ujarnya.

Lanjutnya, hal tersebut pihaknya juga sudah sampaikan ke Sekprov dan Plt Gubernur, sehingga nanti dilihat evaluasi APBD tahun ini seperti apa dari Mendagri.

"Saya juga tak bisa berbuat banyak dan yang jelas ada hal penting di kami (PUPR) dalam mendatangi DAK (air minum, jalan jabatan dan irigasi) setiap tahun," jelasnya.(*)