Sumberdaya PPK Tipe B dì Pemprov Maluku Utara Masih Minim

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- Pemprov Maluku Utara mencatat sejauh ini hanya memiliki 7 orang jadi sumberdaya  dikualifikasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  bersertifikat tipe B.

Demikian disampaikan Plt Kepala BPBJ Setda Pemprov Maluku Utara,  Abdul Farid Hasan, kepada Tribun Ternate.com, Kamis (11/1/2024).

"Pemprov ini kalao PPK tipe C khusus mengenai paket penunjukan langsung itu sangat banyak, yang jadi problem saat ini untuk kami itu minimnya sumber daya PPK tipe B untuk kualifikasi di paket kegiatan tender diatas Rp 200 juta," ucapnya.

Lanjutnya, bahkan dari semua kabupaten/kota khusus di Pemprov Maluku Utara terbanyak 7 orang itu, yang dirinya sebut minim, karena pemerintah kabupaten/kota itu sangat sedikit dibawah dari 3 orang.

"Makanya kita tawarkan solusi lainnya seperti pejabat fungsional seperti Pokja di BPBJ bisa ditugaskan menjadi PPK, namun akan banyak pekerjaan yang menjadi tugas Pokja itu akan terhambat," jelasnya.

"Makanya hari ini kita lakukan zoom meting dengan OPD-OPD untuk langkah apa saja yang kita ambil dengan minimnya PPK tipe B, agar tender pekerjaan tahun semua bisa jalan secepatnya dan tak bermasalah hukum," sambungnya.

Baca juga: Soal DOB Sofifi di Tahun 2024, Ini Tanggapan Akademisi

Selain pihaknya juga akan mengambil langka penambahan sumber daya PPK tipe B ini, namun semua ada prosedurnya yang harus dilewati misalnya mengikuti kompetensi pelatihan di LKPP di Jakarta.

"Jadi LKPP kemarin sudah mengeluarkan surat edaran terkait hal ini, dan kami telah melakukan pengisian dalam petunjuk-petunjuk surat edaran tersebut," katanya.

Ia menambahkan, terkait dengan aturan di tahun 2024 PPK sudah tak boleh lagi bersertifikat tipe C dalam melakukan pengadaan barang dan jasa diatas Rp 200 juta.

"Tetapi saat ini kondisi di Pemprov belum bisa seperti itu, sehingga kita akan membijaki dengan diskresi dari pihak legulator (LKPP) dan makanya kita akan mengunakan teman-teman Pokja saja saat ini," pungkasnya.(*)