Tahun Ini, KPK Juga Pantau Proses Tender Pemprov Maluku Utara

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- Tak salah lagi jika informasi yang berkembang bahwa KPK akan melakukan operasi senyap selama satu tahun ini di Maluku Utara.

Hal ini juga berkesenambungan dengan proses tender proyek di tubuh Pemerintah Maluku Utara juga ikut dipantau oleh lembaga antirausa selam tahun anggaran 2024 berjalan.

Plt Kepala BPBJ Setda Pemprov Maluku Utara Abdul Farid Hasan, kepada tribunternate.com mengatakan, jadi adanya konsen batas waktu OPD-OPD lingkup Pemprov melakukan pengisian RUP ke SIRUP sampai pada 31 Maret nanti karena menjadi atensi Korsupgah KPK atau tim pencegahan.

"Makanya mau kami (BPBJ) OPD-OPD jangan terlambat pengisian RUP ke SIRUP, sehingga proses tender paket pekerjaan lebih cepat jalan, maka proyek seperti konstruksi bisa dikerjakan lebih lama," ucap dia, Jumat (19/1/2024).

Baca juga: Jumat Berkah, Anggota PJR Ditlantas Polda Maluku Utara Berbagi ke Pengendara di Sofifi

Menurut Abdul, jika pekerjaan satu proyek fisik itu lebih lama maka kualitas pekerjaan juga hasil bagus. Karena konstruksi ini pekerjaan yang membutuhkan waktu.

"Jika tender paket dipercepat dan pemenangnya juga dapat cepat, berkontak dan kemudian kontrak pekerjaan semakin lama itu semakin bagus," ujarnya.

Lanjutnya, namun jika tender paket proyek ini misalnya dilakukan pada Mei, maka waktu pekerjaan konstruksi sangat mepet dilapangan, apalagi pekerjaan kontrak tahun tunggal.

"Jadi paket proyek konstruksi tahun ini semua berkahir pada akhir Desember," jelasnya.

Ia menambahkan, ini juga belajar dari pengalaman tahun kemarin, jika terjadi keterlambatan tender maka pelaksana akan menjadi terlambat.

"Maka akhir tahun juga pekerjaan akan tak selesai, kemudian akan timbul masalah baru lagi. Sehingga ini menjadi salah satu ikhtiar kami adalah mempercepat proses tender paket," pungkasnya.(*)