Bambang Hermawan Menguat Jadi Kepala BPKAD Maluku Utara Gantikan Ahmad Purbaya

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- Kepala BPKAD Maluku Utara Ahmad Purbaya dikabarkan diperiksa KPK terkait kasus OTT Gubernur nonaktif Abdul Gani Kasuba.

Karena itu, besar kemungkinan, Plt Gubernur  Maluku Utara Al Yasin Ali bakal mengevaluasinya.

"Jadi posisi Ahmad Purbaya dalam waktu dekat ini akan segera dievaluasi Plt Gubernur,”ungkap salah satu sumber yang namanya tidak mau dipublis Rabu (24/1/2024).

Menurutnya, yang jadi pertimbangan Plt Gubernur menggantikan Purbaya yaitu masalah utang yang tidak pernah selesai, belum terbayarnya TPP Nakes, guru Honda dan masih banyak lagi.

"Jadi itu pertimbangan Plt Gubernur, dan saat ini juga yang bersangkutan diperiksa KPK. Dan secara tidak langsung mengganggu jalanya pemerintahan,"sambungnya.

Dia juga mengaku, saat ini sosok yang bisa menggantikan Purbaya yaitu kepala dinas PTSP Bambang Hermawan dan itu juga masuk pilihan Plt Gubernur

"Nama yang menguat untuk menggantikan Ahmad Purbaya yaitu kepala dinas PTSP Bambang Hermawan, " terangnya.

Adapun, baru baru ini Plt  Gubernur sempat  memanggil Kadis  PTSP Bambang Hermawan dan Kabit Perbendaharaan Sulfana Andili.

Itu diakui  Bambang Hermawan beberapa waktu lalu.

Namun, menurut dia Plt Gubernur memanggil mereka  hanya meminta   pertimbangan terkait pengelolaan keuangan daerah.

"Pak Gub panggil saya dan Pak Sulfana cuman minta masukan karena jangan sampai di masa ahir jabatannya yang singkat ini terjadi masalah itu yang tidak kita inginkan, " ucap Bambang Hermawan.

Baca juga: Plt Gubernur Maluku Utara Bakal Evaluasi Semua Kadis, Imran Yakub: Semua Kita Serahkan pada Allah

Menurut dia soal isu beredar bahwa ia digadang gadang menggantikan Ahmad Purbaya sesungguhnya tidak benar.

Tapi kalau memang dikasih tanggung Jawab itu ia tetap siap.

"Prinsipnya saya tetap siap jika itu perintah Dan saya tidak pernah menolak," Ujar Bambang.

Mantan kepala Inspektorat itu mengaku, saat ini kondisi keuangan Pemprov  lagi tidak baik-baik tetapi ada oknum di dalam yang menikmati keuntungan dari masalah ini.

"Jadi ini harus di selesaikan agar kondisi keuangan daerah kembali normal Dan semua utang harus di selesaikanselesaikan, " katanya.

Ia menambahkan, Permasalahan yang terjadi di keuangan saat ini yaitu mis menejemen, karena pengelolaan keuangan ini berdasarkan estimasi tidak boleh diviasinya lebih dari tiga persen, kalau dia lebih dari tiga persen itu di sebut dengan kegagalan perencanaan.

"Sehingga kalau perencanaan suda baik lantas ada masalah sudah tentu pengelolaanya bermasalah, karena tidak mengacu pada perencanaan yang di susun Dan ini harus di perbaiki," pungkasnya.

Sementara itu informasi yang di himpun media ini, dalam waktu dekat ini Plt Gubernur Maluku Utara akan kembali melakukan evaluasi pimpinan OPD berikut pimpinan OPD yang di evaluasi.

Berdasarkan data yang dihimpun Tribun Ternate pimpinan OPD defenitif terdiri atas Kepala dinas BPKAD Ahmad Purbaya, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Idhar Sidi Umar, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Miftah Baay, Kepala Dinas Pariwisata Tahmid Wahab, Kepala Diskominfo Malut Iksan R.A Arsad, Kepala Disnakertrans Marwan Polisiri, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Imran Yakub, Kepala Dinas Perhubungan Salmin Janidi, Kepala Bappeda Sarmin Adam, Kepala Badan Kesbangpol Armin Zakaria, Sekretaris Dewan (Sekwan) Abubakar Abdullah, Kepala BPKAD Ahmad Purbaya, Kepala Inspektorat Nirwan MT. Ali, Kepala DPMPTSP Bambang Hermawan, Kepala DLH Fachrudin Tukuboya, Kepala Badan Perbatasan Umar Fauji, Kadis Kearsipan Mulyadi Tutupoho, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Abdullah Assagaf, Kepala Biro Adpim Rahwan K. Suamba, Kepala Biro Kesra Rahma Hasan, Kepala Dinas PPPA Musrifa Alhadar, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Wa Zaharia, Kepala Bapenda Zaenab Alting, Kepala Dinas Pangan Deni Tjan, Kepala BPBD Fehby Alting dan sebagainya.(*)