Menuju Merdeka Sinyal, Pemprov Maluku Utara Gelar Rakor Transformasi Digital

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI – Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Maluku Utara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Dinas Kominfo Kabupaten/Kota se-Maluku Utara.

Kegiatan ini bertajuk “Menuju Maluku Utara Merdeka Sinyal dan Smart Layanan Pemerintahan Digital.”

Rakor dibuka oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, dan berlangsung di Aula Salahudin, Kantor Bupati Halmahera Tengah, pada Rabu 23 Juli 2025.

Baca juga: Pemkab Halmahera Serahkan Ranperda APBD Perubahan 2025, Berikut Rancangan Anggarannya

Rakor kali ini menghadirkan enam narasumber dari berbagai sektor strategis, yakni Suharyoto, SE., MM Kepala Divisi Layanan TI Pemerintah BAKTI Kominfo RI, I Gusti NGR. Udiyana, S.Kom, S.E, M.Si, Kepala UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital Pemerintah Provinsi Bali.

Ilham Sunda, Manager UP3 Sofifi IUW MMU PT PLN (Persero), Nasrudin D. Majirung External Relation Work Unit Head PT ANTAM Tbk UBPN Maluku Utara, Dedi Hermansyah Presenter Office Head PT Harita Nikel, dan Perwakilan dari PT Telkomsel Indonesia.

Dalam sambutannya, Sekprov Maluku Utara Samsuddin A. Kadir menjelaskan, Provinsi Maluku Utara tengah menghadapi tantangan besar dalam percepatan transformasi digital, terutama akibat kondisi geografis yang terdiri dari 395 pulau – dengan 64 pulau berpenghuni dan 331 tidak berpenghuni.

Dari total 1.109 desa, masih terdapat 218 desa (20 persen) yang berada di area blank spot (tanpa sinyal), dan 376 desa (34 persen) dengan kualitas sinyal yang lemah.

“Artinya, masih banyak penduduk yang belum mendapatkan akses komunikasi dan internet yang memadai. Ini tentu berdampak langsung terhadap kelancaran program digitalisasi yang tengah dicanangkan pemerintah,” jelas Samsuddin.

Pemerintah Provinsi, lanjut Samsuddin, terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat infrastruktur digital di wilayah ini.

Dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui BAKTI sangat krusial, terutama dalam pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T).

Hingga saat ini, Maluku Utara telah memiliki 1.037 unit BTS, dengan rincian BTS BAKTI 480 unit, BTS BUMN 221 unit, BTS Swasta 103 unit, BTS PEMDA 9 unit.

Namun, kapasitas bandwidth yang terbatas membuat sebagian besar BTS ini belum mampu memenuhi kebutuhan akses data masyarakat secara optimal.

“Diperlukan peningkatan bandwidth BTS agar bisa menjangkau wilayah yang belum terlayani, sekaligus mengatasi keterbatasan sinyal yang masih dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap Rakor ini menjadi forum strategis untuk menyusun solusi bersama atas tantangan digitalisasi di Maluku Utara.

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi aktif antar lembaga dan seluruh stakeholder agar transformasi digital tidak hanya menjadi wacana, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Rakor yang juga Sekretaris Diskominfosan Maluku Utara, Muhammad Alfie Sahar, menyampaikan bahwa tujuan utama Rakor adalah mencari solusi konkrit dalam mempercepat transformasi digital secara merata.