Tahun 2023, Sebagian OPD di Halmahera Selatan Tidak Tinggalkan Utang

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Halmahera Selatan, Farid Husen, mengklaim sebagian besar organisasi perangkat daerah (OPD) tidak tinggalkan utang di tahun 2023.

Hal itu, berdasarkan laporan progress program fisik dan keuangan yang disampaikan setiap OPD ke BPKAD.

"Kalau kita bilang utang itu kan harus ada datanya. Data per 31 Desember 2023, tidak ada (OPD) yang menginformasikan bahwa mereka ada utang," ujarnya, Kamis (8/2/2024).

"Terkecuali program Multiyears dan RSP (Rumah Sakit Pratama) Pulau Makian karena progress fisiknya belum selesai," sambungnya.

Farid menyebut proyek multiyears penataan Kota Labuha serta pembangunan RSP Pulau Makian yang melekat di Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan masih meninggalkan utang progress fisik.

Baca juga: Bupati Halmahera Selatan Minta Seluruh Perangkat Desa Netral di Pemilu 2024

Meski begitu, ia menilai utang ini tidak terlalu berpengaruh karena pekerjaan kedua proyek tersebut tetap berlanjut di tahun 2024 ini.

Menurut Farid, total anggaran proyek multiyears adalah sebanyak Rp 270 miliar.

Anggaran ratusan miliar ini di dalamnya termasuk alokasi untuk perencanaan dan pengawasan pekerjaan proyek.

"Tapi kalau untuk multiyears ini sudah dibayarkan uang muka 15 persen, dan pekerjaan fisiknya sudah jalan," tandasnya. (*)