Sabtu, 18 April 2026
Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Halmahera Selatan

Wartawan Sepakat Boikot Pemberitaan Citra Baik KPU di Halmahera Selatan

Puluhan wartawan dari media online maupun cetak di Halmahera Selatan menegaskan tak lagi memberitakan citra baik KPU

Penulis: Nurhidayat Hi Gani | Editor: Mufrid Tawary
Tribunternate.com
Tampak puluhan wartawan di Halmahera Selatan sedang hering bersama dua komisioner KPU dalam aksi kebebasan pers, Senin (4/3/2024). 

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Puluhan wartawan dari media online maupun cetak di Halmahera Selatan menegaskan tak lagi memberitakan citra baik KPU.

Itu ditegaskan para wartawan saat hering bersama Ketua KPU Halmahera Selatan M. Agus Umar dan Rusna Ahmad dalam aksi demonstrasi terkait kebebasan pers di depan Hotel Buana Lipu, Kecamatan Bacan, Senin (4/3/2024).

Pekerja "kuli tinta" ini menilai KPU Halmahera Selatan tidak mampu membangun mitra yang baik dengan pers.

Hal ini dibuktikan dengan pengusiran sejumlah wartawan saat meliput rapat peleno rekapitulasi hasil perolehan suara Pilpres dan Pileg 2024 pada Kamis (29/2/2024) lalu.

"Mulai hari ini, menyangkut citra baik KPU jangan lagi diberitakan. Kita hanya memberitakan masalah-masalah yang terjadi di tubuh KPU dengan objektif dan profesional," ujar pengurus Persatuan Wartawan (PWI) Maluku Utara, Sahmar M. Zen.

Menurut Sahmar, tindakan pengusiran wartawan yang dilakukan oleh KPU Halmahera Selatan tidak bisa dibenarkan.

Baca juga: Puluhan Wartawan Halmahera Selatan Geruduk Lokasi Pleno Pemilu 2024

Di mana, tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yaitu menghambat aktivitas jurnalistik.

"Kalau ada aturan yang mensyaratkan pers meliput pleno, maka KPU harus menyampaikan lebih dahulu supaya kita siapkan. Tapi yang terjadi, KPU buruk menerapkan kemitraan," pungkasnya.

Senada dismapikan Ketua DPD Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Halmahera Selatan, Ade Manaf.

Ia menilai KPU cukup berbeda dengan lembaga-lemabaga lainnya yang begitu menghotmati profesi wartawan.

"Berbalik dengan KPU, justru mengusir wartawan meliput pleno. Mitra macam apa ini," sesalnya.

Ade pun meminta KPU RI mengevaluasi lima komisioner KPU Halmahera Selatan. Pasalnya, KPU cenderung tertutup dengan proses pelono rekapitulasi Pemilu 2024.

"Ada apa dengan KPU, Apa mereka taku kalau wartawan memberitakan apa yang terjadi di pleno. Oleh karena itu, KPU Ri harus mengevaluasi mereka," imbuhnya. (*)

Sumber: Tribun Ternate
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved