Penambahan Pajak Daerah, Pemprov Minta Kontraktor Wajib Punya NPWP Maluku Utara

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Tahun ini, Pemprov Maluku Utara melalui BPKAD akan mengupayakan penambahan pajak daerah.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPKAD) Maluku Utara, Ahmad Purbaya

Pada saat penandatanganan rekonsiliasi pajak pusat semester II tahun 2023, bersama KPPN Ternate dan KPP Pratama Ternate.

Penandatanganan yang dipusatkan di Kantor KPP Pratama itu berlangsung, Selasa (5/3/2024).

Baca juga: Sejumlah Petahana Tumbang di Dapil II Maluku Utara, Johan Josias Manery Dapat Suara Belasan Ribu

Dikatakan, pihaknya sudah menyarankan agar di tahun ini, semua kontraktor yang proyeknya di Maluku Utara.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)-nya harus di Maluku Utara, sehingga penyetorannya langsung ke Pemprov.

"Sayang kalau mendapat proyek di daerah kita, tapi pajaknya ke daerah lain, "jelasnya.

Hal yang sama juga akan diberlakukan ke perusahaan tambang, yang beroperasi di Maluku Utara.

"Kami juga menyasar perusahaan tambang, hal Ini akan diberlakukan kepada Subkon."

"Baik Subkan Badan maupun Perorangan, mereka harus tercatat di Maluku Utara."

"Hasilnya positif, sejumlah perusahaan seperti IWIP dan Harita welcome."

"Semoga secepatnya diberlakukan, untuk menambah pendapatan daerah, "ungkapnya.

Kepala KPP Pratama Ternate, Andhik Tri Indratama usai penandatanganan rekonsiliasi pajak semester II tahun 2023 mengatakan.

Melalui rekonsiliasi tersebut, pihaknya akan memastikan penerimaan yang termasuk di  semester II yang akan direkomendasikan.

"Semakin besar yang kami kumpulkan, maka semakin besar yang akan dibagikan ke Pemprov, "katanya.